RSS

Arsip Tag: Otsus

Petisi Mendukung Mama-Mama Papua Mendapatkan Pasar

:: PMKuncen :: Perjuangan mama – mama mendapatkan pasar sudah di lakukan sejak tahun 2001 sampai sekarang, yang melatrbelakangi perjuangan ini ialah sebagi pelaku ekonomi sektor informal. Mama – mama sama sekali tidak di sentuh oleh kebijakan pembangunan itu sendiri. Padahal , jelas hak – hak mereka di jamin secara konstitusional.

Kehadiran otsus pada tahun 2001 , jika di kelola secara benar dan merupakan modal untuk mengangkat orang papua ke taraf yang lebih baik. Namun kenyataannya, triliyunan rupiah dana otonomi khusus yang di kelola oleh pejabat asli Papua sendiri tidak memihak Mama – mama dan pedagang asli Papua lainnya. Dengan model pembangunan yang bias Read the rest of this entry »

Iklan
 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 6 Oktober 2009 in BERITA, INFO UMUM, SEBAIKNYA ANDA TAU!

 

Tag: , , , , , , , , , ,

IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS BAGI RAKYAT PAPUA***

BAB I
LATAR BELAKANG

Sejak 40 tahun yang lalu papua berintegrasi dengan Indonesia banyak peristiwa sejarah menggonjangkan tanah papua dari ujung timur sampai ujung barat papua ,pesisir papua sampai pegunungan papua.manusia,alam,papua bersuara dimanakah jati diri orang papua sebaga ras Melanesia yang berada di kawasan pasifik,yang berada dii ufuk timur NKRI.ketika itu semua orang papua bersatu menyuarahkan “KEMERDEKAAN” banyak fenomena terjadi diatas tanah papua ini.yaitu penganiayaan,pemerkosaan,pengejaran,penangkapan,penghilangan nyawa,penculikan sampai mengijak-injak harkat dan martabat orang papua di atas tanah sendiri,bahkan ketidak adilan terjadi dimana-mana terhadap masyarakat papua.

Pemberian otonomi khusus papua bukan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian pemerintah Indonesia untuk membangun papua dalam bingkai Negara kesatuan Indonesia. Namun sebagai tutup mulut rakyat papua dalam menyuarahkan papua merdeka.selama sekian tahun terjadi banyak peristiwa terjadi di tanah papua ketidak adilan dalam berbagai aspek baik itu polotik,ekonomi,hokum dan pemerintan birikrasi semua di kendalikan pemrintah pusat.

Patut digaris bawahi UU.NO.21 Thn 2001.bahwa pemahaman terhadap pemicu akar konflik yang berkepanjangan di tanah papua menjadi kunci dalam perumusan jalur keluar yang benar-benar dapat menjawab rasa keadilan masyarakat yang terlanjut menjadi korban puluhan tahun ulah kebijakan pemrintah yang tidak adil.lahirnya UU,NO.21,Thn.2001 otonomi khusus papua tidak terlepas dari tiga masalah dasar yaitu:
ketidak adilan sejarah peralihan status politik tanah papua kedalam NKRI.
ketidak adilan akibat pola pembangunan yang sentralistik dan eksploitif berupa perampasan hak-hak orang asli papua atas sumber daya alam,peminggiran,diskriminasi dan marjinalisasi orang asli papua di segala bidang pemabangunan.
ketidak adilan akibat pendekatan militeristik yang berujung pada konflik pelanggaran HAM di seluruh tanah papua.
Apabila UU NO.21.Thn.2001.otonomi khusus hendak di jadikan acuan dalam mewujudkan keadilan trasisional, bagi rakyat papua.tentu penduduk asli papua menerima  otonomi secara antisias dan penuh semangat yang tinggi hanya untuk menjawab sebagian dari akar persoalan kedua dan ketiga.

Otonomi khusus papua sejatinya ditunjukan untuk mengatasi masalah – masalah kesenjangan antara daerah papua denagan daerah lain di Indonesia.selain itu undang-undang otonomi khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemrinatah Indonesia kepada masyarakat papua khususnya penduduk asli papua ras Melanesia. Dengan prinsip itu UU otonomi khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli papua dalam segala bidang pembangunan.
Oleh karena itu otoinomi khusus di rancang agar orang papua dapat mengelolah dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat papua.

Berbicara soal rakyat papua tidak terlepas deri empat factor yaitu: hak budaya dan sejarah,hak ulayat,hak-hak dasar-dasar orang papua kondisi riil pasca otonomi khusus papua.kesan umum yang dapat di maknai  setelah undang – undang otonomi khusus di alihkan di tanah papua adalah bahwa kekuasan secara spesifik belum terlihat dalam berbagai bidang birokrasi,legislative dan eksekutif, pendidikan kesehatan,ekonomi serta bidang lain di kuasai oleh non papua.otsus seperti di daerah lain ACEH pemberlakuan syariat islam sebagaimana pemberlakuan kekristenan di tanah papua adat budaya di tanah papua.oleh karena banyak pertanyaan muncul di kalangan masyarakat papua bagaimana implementasi otsus bagi papua.
Apa yang menjadi substasi kekhussusan UU.N0.21 Thn.2001  otonomi khusus papua.Majelis rakyat papua dibentuk untuk mengawasi dan mengontril jalannya otsus dan mengaspirasikan kondisi riil rakyat papua.Tujuan di bentuknya MRP merupakan untuk menjawab keinginan rakyat menuju kemandirian orang papua sesuai dengan amanat UU otonomi khusus.
Majelis rakyat lahir dan diposisikan dalam UU.N0.21.Thn.2001 merupakan salah satu organ fital ( roh ) bagi pelakjsanaan otonomi papua.tetapi dalam melaksanankan dan menyelenggarakan otsus lembaga ini ditempatkan sebagai institusi, yang di pandang sebagai biasa saja tidak berfungsi.bahkan cenderung hanya sebagai pelengkap tanpa fungsi dan peran yang jelas.
BAB II
HARAPAN DAN TANTANGAN OTONOMI KHUSUS PAPUA

A.Harapan otonomi khusus papua
Dengan otonomi khusus papua akar persoalan dan permasalahan papua yang berlarut – larut dapat segera di tmikakan jalan keluarnya. Istilah”otonomi “ dalam otonomi khusus sebagai kebebasan bagi rakyat papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri atau ruah tangganya sendiri.
Dengan demikian rakyat papua mendapat kekuasaan  dan kewenangan yang lebih besar untuk berpemrintahan sendiri,mengatur,menegakan hokum,dan ketertitiban masyarakat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat papua.
Otonomi khusus sebagai harapan bagi rakyat papua adalah aspek pemerintahan dalam fungsi dan peran :
Ø    meningkatkan kinerja-kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanjakan kemudahan dalam kehidupan masyarakat.
Ø    Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui otonomi khusus pemberdayaan orang asli papua.
Ø    Menjalankan system  desentralisasi serta otonomi dengan baik untuk memajukan pembangunan di papua  melalui otonomi khusus seperti daerah lain di Indonesia.
Ø    Undang-undang otonomi khusus juga membuka kesempatan bagi pemerintah papua untuk kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan serta menajemen daerah atau local dalam rangka mewujudkan Good government,demokrasi dan civil society di papua.
Ø    Pemerintah papua memberikan kekuasaan dan kewenangan dari pemerinta h pusat melalui otsus untuk mengatur rumah tangga sendiri.
Ø    Pemerintah di berikan kewenangan untuk membuat perdasus dan perdasi serta keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat asli papua bertdasarkan UU otonomi khusus.
Sebagai anak bangsa kita semua tentu tahu dan berharap otonomi khusus papua dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita – cita UU.OTSUS.akselerasi pembangunan papua di segala lini baik kesehatan,pendidikan,ekononmi,infra struktur dan pengembangan potensi sumber daya alam papua untuk kemakmuran rakyat papua asli.

2 .aspek pemerintahan local/ cultural MRP yaitu sebagai lembaga representative yang di bentuk untuk mengangkat dan mengaspirasikan kepentingan masyarakat papua dengan semangat otonomi khusus.
Harapan untuk mengkaji persoalan yang terjadi di kalangan masyarak papua
Majelis rakyat papua memiliki kewenangan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya otonomi khusus propinsi papua.
Memiliki kewenangan  untuk mengaspirasikan kondisi riil yang terjadi di kalangan masyarakat papua dalam implementasi otonomi khusus
Mengususl dan menyampaikan keluhan masyarakat papua kepada DPRP dan GUBERMUR agar selanjutnya di plenokan.
Undang – undang no 21 thn 2001 memberikan harapan untuk papua adalah bahwa kepuasan secara spesifik di berikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga dalam segala bidag yaitu:
a.    Birokrasi
b.    Legislative
c.    Eksekutif
d.    Pedidikan
e.    Kesehatan
f.    Perekonomian  dan pemberdayaan potensi sumber daya alam papua untuk sebasar – besarnya di gunakan untuk kemakmuran rakyat papua.
Dari pandangan umum masyarakat melihat harapan otsus papua hanya sebagai alat untuk memperbaiki kinerja pemeriontah yang yang rusak yaitu :
Melalui MRP suara rakyat dapat di akomodir  ke lembaga legislative
Ada kontrl langsung terhadap pemerintah lrgislatif dan eksekutif dari MRP dalam pemberdayaan otsus.
Mengawasi jalannya pembangunan di papua dalam perbagai aspek
Harapan dan kepercayaan masyarakat papua di dalam lembaga cultural adalah untuk mengaspirasikan dan menjawab harapan – harapan selama ini menyaimpang.

Harapan melalui UU.N0,21 Thn 2001 adalah sebagai berikut :
1.     pembentukan pemrrintahan cultural MRP yang di berikan Indonesia
2.    Majalis rakyat papua hasil dari otonomi khusus untuk itu perjalanan otsus tampa MRP UU OTSUS tidak berarti  mati.
3.    UU otsus pasal 5 ayat ( 2 ) papua yaitu : dalam rangka penyelenggaraan otsus di papua di bantuk MRP yang merupakan representative cultural orang asli. Dalam otsus papua orang memikliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-ak dasar orang asli dengan perlandaskan pada penghormatan terhadap adapt dan budaya orang papua,pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup uma beragama.
Berdasarkan UU no 21 Thn 2001 tugas dan fungsi MRP sebagai Roh dari penyelenggaraan otsus di papua :
ü    Majelis rakyat papua adalah penggerak utama untuk menjaga jiwa semangat implementasi otonomi khusus papua.
ü    Menjaga dan mengutamakan perjuangan terhadap hsk- hak dasar orang asli papua dalam aspek kehidupan  sesuai amanat otsus.

Dalam buku “satu setengh tahun otonomi khusus refleksi dan prospek 3003 oleh Dr.Agus Samuel “ menuliskan salah satu keunikan UU otonomi khusus adalah peraturan daerah baikmperdasus maupun perdasi tidak membutuhkan peraturan pemerintah pusat.sebagaimana UU yang draf nyapun harus di masukan di papua.
Samuel juga menuliskan bahwa lamban dan lambatnya pengesahan peraturan – peraturan pelaksana UU N0.21.Thn 2001 perdasi dan peradusus juga sekaligus mewujudkan bahwa sesungguhnya kita sementara menyia – nyiakan kesempatan dan peluang untuk merancang hamper semua aspek pembangunan pemerintahan dan masyarakat agar dapat menikmati dalam aspek social budaya, politik ekonomi, di papua berdasarkan pasal 75 UU 0tsus papua.

Undang  – undang otonomi papua dalam aspek ekonomi yaitu:
Masalah ekonomi adalah salah satu hak rakyat papua.
Ekonomi adalah masalah mendasar orang papua mau memisahkan diri dari Indonesia
Deklrasi umum PBB bahwa setiap orang menikmati hak atas pengembangan ekonomi
Undang – undang otsus dalam aspek kesehatan yaitu
Ø    Mendapatkan pelayanan gratis
Ø    Penyediaan fasilitas tenaga medis
Ø    Megutamakan kesehatan Ibu dan gizi anak

Undang – undang otsus dalam kehidupan social dan perubahan social yaitu
v    Pemekaran kabupaten
v    Menciptakan lapangan pekerjaan yang luas
v    Dan pmekaran membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengagkuran
v    Pemerintah memanjahkan rakyat dengan pemberintan bantuan langsung tunai
v    Pemerintah mengupayakan memberikan bantuan dana seratus juta di setiap kampong
v    Menciptakan peluang proporsional dalam kehidupannya
v    Proposal dari nasyarakat untuk usaha kecil di berikan bantuan
Harapan dalam implementasi UU otonomi papua adalah:
a.    Pembentukan perdasi dan perdasus
b.    Pembentukan pengadilan HAM damkomisi kebenaran dan rekonsiliasio
c.    Pemberantasan KKN dan penegakkan supermasi hokum
d.    Peningkatan kesejahteraan den kemajuan masyarakat papua
e.    Evaluasi implementasi otonomi khusu mengusulkan reviu  UU otsus
Harapan dari pemerintah pusat memberikan UU otonomi khusus  bagi papua adalah agar pemerintah daerah dan orang papua dapat membangun da memperbaiki keterbelakangan dan terisolasian kemiskinan yang di alami oleh rakyat papua di atas kekayaan sendiri.Mala prporitas utama pemabangunan meliputi :
1.    pendidikan
2.    kesehatan
3.    ekonomi kerakyatan
4.    infra struktur
Dengan demikian mayarakat papua akan merasakan kesejhateran dan kemakmuran papua akan terjadi tampa keraguan dan penyimpangan.

B.TANTANGAN OTONOMI KHUSUS PROPINSI PAPUA

Sudah kita ketahui bersama bahwa Undang – undang otonomi khusus papua  no 21 tahun 2001 adalah sebuah produk hokum kekuatan pemerintah Indonesia yang di berikan kepada papua guna menjawab tuntutan kemerdekaan bangsa papua.
Tantangan otonomi khusus papua adalah :
identitas bangsa papua terancam oleh kaum imigran yang datang ke papua dengan jumlah teratas 48 persen 2,1 juta orang non papua yang tinggal di papua
kerangka otonomi  secara ekonomi yang terbatas demi pengangkatan kesejahteraan masyarakat papua merupakan tantangan besar yang belum di atasi di atas tanah papua ini
invertasi industri,pertambangan, kelautan serta minyak gas alam papua semakin habis dan tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat papua.
tantangan lain adalah pengembangan dan teknologi untuk orang asli papua.
Tantangan otonomi khusus papua dalam aspek HAM adalah :
pembunuhan dan penghilangan nyawa orang papua secara sewenang – wenang
penangkapan dan pengejaran orang asli papua secara spontanitas mengakibatkan orang papua banyak berkerilyawan dan tinggal di hutan macam bintang.
tidakmenghargai hak asasi manusia papua yang merampas dan mengambil alih semua kekayaan dan potensi sumber daya alam papua secara sewenang – wenang untuk kepentingan pemerintah Indonesia
ada otonomi khusus khususan tetapi masyarakat papua selalu terancam dalam demokrasi pendapat umum dan penegakan hokum serta HAM tidak adil,perlindungan terhadap  identitas orang papua tidak ada.

Melalui undang – undang No.21.thn 2001 propinsi papua di berikan status otonomi khusus bagi papua yang ada di kawasan pasifik ini.otsus tidak lahir begitu saja.namun melewati proses yang panjang berikut adalah segala suka duka yang menjadi tantangan besar dari otsus adalah dinamika politik Indonesia untuk meguras hasil kekayaan orang papua.
Bagi masyarakat papua program pembangunan pemerintah Indonesia melalui otonomi khusus tidak menjamin kesejahteraan yang seutuhnya.malahan kerugian dan penghisapan kekayaan alam papua secara tidak wajar yang hanya menguntungkan bagi kaum pedagang sementara orang asli papua masih miskin di atas kekayaan sendiri.

Otonomi khusus berlaku di papua tetapi kekuasaan militer sangat dominant maka terjadilah pengejaran, penghilangan orang papua secara tidak manusiawi.hak pendidikan dan peralatan tenaga guru dari dana otsus di daerah- darerah kampong sangat minim. Hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat papua tidak ada \fasilitas tenaga medis tidak di sediakan oleh pemerintah’

Semua uang yang selalu bilang untuk masyarakat habis di kantor DPRP dan gubernur serta majelis rakyat papua tidak mewnjalakan hak dasar orang papua tetapi hak melampung setinggi langit.
Masala penyebaran penyakit HIV/AIDS semakin meraja lelah di bumicenderawasih angka kematian orang papua akibat minuman keras karena penjualan dan pengisinan penjualan semabarangan tampa aturan hokum yang jelas.
Peningkatan perempuan seks komersial merajalelah di papua,bar – bar terlalu banyak.tidak ada aturan hokum yang memperkuat daerah papua dalam segala aspek yang efeknya bisa merugikan masyarakat papua.

BAB III
PENUTUP

A.SOLUSI

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi berikan hak dan kewenangan kepada pemerintah propsinsi tanpa jampur tangan pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan bagi pelaku – pelaku atau perancang UU otonomi khusus jangan tinggal diam ibarat buang batu sembunyi tangan tetapi lakukan sosialisasi turus lakukan agar otosus ini dapat menyentuh dan dapat di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah propinsi papua sebasar – besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat papua.melalui dana otsus agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat papua dan keluar dari keterisolasian dan keterbelakangan dalam berbagai aspek.
Melalui undang – undang otonomi khusus mengutamakan hak – hak orang asli papua dalam berbagai aspek agar orang papua menjadi tuan di atas negerinya.memperkuat perdasi dan perdasus sebagai produk hukum yang kuat bagi orang papua.

B.kesimpulan

Untuk meujudkan harapan dan cita – cita dari otonomi khusus untuk membangun papua yang “ Damai” melalui undang undang otonomi khusus no 21 tahun 2001 adalah mengubah pradikma pembagunan yang berskala nasional mejadi pembangunan berskala local atau tradisional agar terjadi peningkatan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejateraan masyarakat papua.pengembangan infra struktur dan supra struktur,peningkatan usaha- usaha masyarakat asli papua lebih di tingkatkan.penegakkan hukun dan perlindungan Ham terhadap orang asli papua harus lebih dominant.menjaga identitas bangsa papua dan menjaga  hak – hak dasar orang papua dari ancaman luar.mengimplementasikan dana otonomi khusus untuk masyarakat papua bukan untuk mengubah status social para elit –  elit pemerintah di papua seperti gubernur.dewan perwakilan rakyat papua majelis rakayat papua dan birokrasi lainnya.
Segera membentuk aturan yang kuat misalnya perdasi  dan perdasus mensosialisasikan tujuan otonomi khusus kepada penyelenggara pemerintah maupun kepada masyarakat cara penggunaan dana otonomi khusus.

Semoga tugas makalah ini sangat bermanfaat dalam pelaksanaan uu otsus kedepan.

***oleh: Nataniel N.Kepno (Mahasiswa FISIP UNCEN 2007 jurusan; ILMU ADMINISTRASI prodi: ILMU PEMERINTAHAN)

DAFTAR PUSTAKA

1.    WARNET PERUMNAS III GOOGLE HARAPAN DAN TANTANGAN OTSUS PAPUA
2.    MAJALAH KETIDAK ADILAN OTONOMI KHUSUS PAPUA EDISI KE II MAHASISWA PAPUA SE JAWA BALI
3.   HARAPAN DAN TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI OTSUS PAPUA  DPRP 2008
4.   MOHAMMAF ABUD MUSA,AD PENGUATAN OTONOMI DAERAH DI BALIK BAYANG- BAYANG ANCAMAN DISINTEGRASI 2004
5 PENDAPAT PENULIS SENDIRI BERDASARKAN FENOMENA YANG TERJADI DI TANAH PAPUA PASCA OTSUS.

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 4 Juni 2009 in BERITA

 

Tag: , , , , , , , , ,

PEMEKARAN KABUPATEN MERUPAKAN IMPIAN PARA KORUPTOR

WAMENA  – PEMEKARAN Kabupaten di Papua yang saat ini ramai dibicarakan boleh dikatakan merupakan keinginan para koruptor. Tujuan mereka tidak lain adalah mencuri uang rakyat di kabupaten baru hasil pemekaran. Makanya, berbagai retorika dimunculkan untuk mendapat simpati rakyat agar pemekaran kabupaten bisa sukses. Beberapa kabupaten baru yang sedang digarap saat ini antara lain Kabupaten Muyu, Yalimo, Lanni Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Grime Nawa, Ilaga dan Awyu Raya.
Salah satu alasan yang banyak digembor-gemborkan para promotor pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tetapi, alasan ini terbukti tidak benar. Berdasarkan kenyataan yang ada, kehidupan rakyat Papua semakin terpuruk justru setelah pemekaran kabupaten.

Meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, parahnya infrastruktur, suburnya sukuisme dan hengkangnya kaum pribumi dari pusat-pusat kota menuju pinggiran kota sebagai konsekuensi logis dari arus masuk kaum pendatang yang tak terbendung bisa dijadikan ukuran ketidaksuksesan pemekaran kabupaten dan malapetaka yang ditimbulkannya.

Maka, pemekaran kabupaten di Papua sejatinya tidak bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat. Tujuan sejatinya adalah memperpendek rentang kendali peluang korupsi. Mereka yang tangannya tidak menyentuh uang rakyat karena tidak punya akses ke pemerintahan terpaksa menempuh cara ini untuk memenuhi tujuan jahatnya.

Anehnya, rakyat pribumi Papua yang melarat setelah pemekaran inilah yang selalu dimobilisasi oleh segelintir pejabat dan mahasiswa pribumi yang haus kekuasaan. Mereka berkali-kali ditampilkan di media massa dan menyatakan bahwa pemekaran adalah aspirasi kami yang murni.

Padahal, ketika diajak demonstrasi mendukung pemekaran kabupaten, kebanyakan dari mereka berteriak dalam keadaan lapar. Atau, setelah berdemonstrasi, mereka masih kesulitan mencari biaya pengobatan anaknya yang menderita busung lapar. Penderitaan mereka adalah akibat langsung dari pemekaran kabupaten.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan kebijakan Jakarta untuk memecah kekuatan rakyat yang menuntut kemerdekaan Papua setelah kejatuhan diktator Soeharto (bukan Orde Baru). Makanya, setelah pemekaran, kesejahteraan rakyat pribumi sulit dicapai. Yang tercapai adalah lemahnya gerakan kemerdekaan Papua yang diiringi dengan kelahiran koruptor di mana-mana.

Jika ditelusuri secara seksama, rakyat pribumi yang dimobilisasi saat ini untuk mendukung ide pemekaran kabupaten adalah mereka yang dulu pernah dimobilisasi untuk tujuan serupa. Setelah pemekaran kabupaten tahap pertama sukses dalam tahun 2003 lalu, kini rakyat yang sama dimobilisasi untuk kedua kalinya.

Hampir di setiap kabupaten induk maupun pemekaran, mereka yang memobilisasi rakyat untuk pemekaran kabupaten saat ini adalah sekelompok orang yang tidak mendapat posisi penting (atau sama sekali non-job) di pemerintahan setempat. Makanya, tangan mereka memang tidak akan menyentuh uang rakyat untuk selama-lamanya.

Karena tidak kuat menahan “Dahaga Korupsi” sementara mereka tidak mampu menyingkirkan pejabat korup dari kursinya, satu-satunya cara yang ditempuh adalah memobilisasi rakyat untuk membentuk kabupaten baru. Kabupaten baru adalah satu-satunya “Sumur” yang dana operasional dari Otonomi Khusus maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya bisa menjadi “Air” yang akan memuaskan “Dahaga Korupsi” mereka.

Dalam aksinya, mereka rupanya tidak mengalami kesulitan karena selain tingkat pendidikan mereka yang minim, rakyat pribumi ini sudah cukup menderita akibat ulah para anggota DPRD yang mereka pilih dalam Pemilu Legislatif 2004 maupun para Bupati dan Wabup yang mereka pilih secara langsung.

Saat berkampanye, berbagai janji muluk diteriakkan untuk mendapat dukungan suara. Setelah terpilih, mereka menguras uang rakyat layaknya uang pribadi. Mereka merasa bangga ketika berkeliaran di tengah-tengah rakyat dengan mobil yang dibeli dengan uang korupsi. Anak-anak mereka pun merasa bangga ketika berfoya-foya dengan uang hasil korupsi ayahnya.

Lebih parah lagi, mereka paling senang memamerkan barang-barang mewah hasil korupsi di depan orang-orang yang pernah mendukung mereka saat Pemilu atau Pilkada, seolah-olah ingin mengatakan : “suara yang kalian berikan dalam Pemilu dan Pilkada lalu itu hasilnya *****a ini, tolong berikan suara anda dalam Pemilu atau Pilkada berikutnya.”

Orang Papua yang karakternya sebagai manusia sejati telah hancur berkeping-keping karena dijajah berbagai bangsa asing selama ratusan tahun terbukti menemui kesejatian dirinya dengan cara biadab ini. Setiap orang ingin menjadi pejabat yang sukses dan kesuksesan mereka diukur dengan suksesnya penipuan mereka terhadap rakyat sendiri dan kesuksesan menjarah uang rakyat tanpa tersentuh hukum.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Papua di Jayapura tentang korupsi yang mereka praktekkan sudah pada tingkat kronis dan pengadilan rakyat patut diterapkan untuk mengadili mereka seandainya aparat penegak hukum negara ini tidak serius meringkus mereka.

Berdasarkan hasil temuan BPK, diketahui bahwa semua kabupaten pemekaran dan kabupaten induk di Papua merupakan lahan subur bagi berkembangnya kejahatan berlabel “tikus-uang” ini. Laporan-laporan terakhir lembaga ini menyebutkan, Ratusan Milyar Rupiah milik rakyat miskin di Papua berhasil dikuras pencuri yang setiap saat mengaku peduli dengan rakyatnya.

Pencuri-pencuri itu tidak lain adalah para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Tidak ketinggalan pula anak-istri, kerabat dan kenalan mereka. Parahnya, dana-dana yang dikuras sebagian besar berasal dari pos-pos vital yang menjadi program prioritas sebagaimana diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Sekedar contoh, mengacu pada laporan BPK untuk Tahun Anggaran (TA) 2004 dan TA 2005, pengeluaran di luar penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (dana operasional, kelancaran tugas dan uang sidang) yang jelas-jelas merugikan rakyat adalah sebesar Rp. 2,56 Milyar (Kab. Tolikara), Rp. 1,51 Milyar (Kab. Mappi), Rp. 1,50 Milyar (Kab. Boven Digoel), Rp. 4,56 Milyar (Kab. Nabire) dan Rp. 1,86 Milyar (Kab. Keerom).

Sampai dengan akhir TA 2005, laporan BPK tentang uang rakyat yang dicuri telah menembus angka Rp. 550, 13 Milyar. Angka yang abnormal ini merupakan kejahatan para anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kontraktor dan orang dekat plus anak-istri mereka di kabupaten-kabupaten yang telah disebutkan diatas dan beberapa kabupaten pemekaran dan kabupaten induk lainnya di Provinsi Papua.

Longgarnya pengawasan berbagai instansi terkait, lemahnya elemen penegak hukum, kebijakan “tebang pilih” yang menjadi ciri khas Rezim SBY-JK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan gertak-sambal para koruptor bahwa mereka akan mendukung gerakan kemerdekaan Papua sekiranya mereka diseret ke Pengadilan turut menjadi pemicu suburnya praktek korupsi.

Memang, pemekaran kabupaten merupakan impian para koruptor di Papua. Tetapi, rakyat pribumi-lah yang selalu dimobilisasi untuk tujuan busuk mereka, tentu saja dengan mengedepankan berbagai isu yang bisa membuat rakyat pribumi tertipu dan memberikan dukungan secara membabibuta. Oleh karenanya, stigma bahwa “Bangsa Papua adalah bangsa yang diciptakan Tuhan khusus untuk ditipu, dicongar dan diadudomba”, mungkin bisa ada benarnya.***

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 5 Desember 2008 in BERITA, SEPUTAR PAPUA

 

Tag: , ,

Genosida Di Tanah Papua menurut Demografi

Sampai Tahun 2030 (Masa berlaku Otsus) Orang Papua sudah Punah dari Bumi Cenderawasih!

by Elizabeth Kendal

AUSTRALIA — Jika kecederungan demokrasi berlanjut, Papua Barat (sebelumnya Irian Jaya) akan menjadi mayoritas orang Indonesia (Kebanyakan orang Jawa) Muslim pada tahun 2011, dan orang asli Melanesia yang umumnya orang Papua Kristen Protestan akan turun menjadi 15 persen minoritas pada 2030. Demikian prakiraan dalam sebuah konferensi di University of Sydney (NSW, Australia) oleh Ilmuwan Politik Dr. Jim Elsmlie dari Proyek papua Barat, berbasis di University of Sydney Centre for Peace and Conflict Studies (CPACS).

Dr Elmslie juga mencatat, akan tetapi barangkali bisa terbukti optimistik karena ia tidak mempertimbangkan eskalasi tingkat infeksi HIV-AIDS di anara orang Papua atau pertumbuhan penduduk mereka yang semakin turun. Dengan kata lain, pemusnahan orang Papua kemungkinan akan terjadi lebih cepat daripada yang disarankan kecenderungan demografik.

(Catat: Tentara Indonesia memperkenalkan AIDS ke dalam populasi Papua dengan membawa datang perempuan sundal Jawa yang sudah terkena  AIDS di tempat-tempat yang mereka dirikan di kampung-kampung orang Papua dan sering digunakan sebagai nilai tukar).

Isu penurunan populasi pertumbuhan penduduk Papua menjamin investigasi  dan kemungkinan akan menjadi subyek dari WEA RLC News & Analysis diposkan awal tahun 2008. Berbagai sumber menekankan Indonesia sedang  menargetkan program Keluarga Berencana yang dibiayai PBB untuk penduduk Papua, khususnya di daerah sensitiv seperti wilayah sekitar penambangan Freeport dan daerah lainnya yang dipakai untuk pembersihan  (red- maksudnya seperti penebangan pohon, penanaman kelapa sawit) dan pembangunan.

Menurut Dr. Elsmslie, orang Papua pegunungan yang banyak terkena penyakit gonorrhead (red – sering disebut GO) sedang diobati oleh klinik-klinik KB yang dibiayai PBB — tetapi bukan untuk GO. Mereka malahan disuntikkan dengan kontrasepsi yang berlaku dalam jangka waktu panjang (-red artinya perempuan yang disuntik KB di pedalaman Papua Barat tidak mungkin dapat anak, kemungkinan besar mandul seumur hidup).

Sebagaimana dikatakan  Dr Elmslie, hal ini menunjukkan kemungkinan mengapa terjadi tingkat 1.6 persen pertumbuhan penduduk bagi orang Papua Melanesia di Papua Barat, yang begitu lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk Melanesia di sebelah perbatasan mereka di Papua New Guinea (PNG). (Sementara itu, tingkat pertumbuhan penduduk non-Papua di Papua Barat setinggi 10.5 persen).

Di pegunungan Papua Barat, di mana pelayanan kesehatan ibu dan keluarga serta obat-obatan hampir tidak ada, begitu tragis bahwa PBB justru memfokuskan dirinya pada usaha mengontrol dan membatasi (red-penduduk dan kelahiran) daripada melayani dan memelihara kepada kemanusiaan. Dan tentu, tidak begitu sulit membayangkan betapa program seperti ini dapat dieksploitir (red- maksudnya oleh tangan-tangan jahil untuk membunuh orang Papua pegunungan).

Sementara itu, isu genosida dari orang Papua yang umumnya orang Kristen itu harus menjadi isu mendesak untuk Gereja. Pemerintah A.S., Inggris dan Australia, juga negara lain dan badan-badan seperti PBB, punya kepentingan geopolitik dan ekonomi yang menarik mereka sehingga mereka lebih suka keapda status quo, tanpa perduli atas konsekuensi-konsekuensi yang ada. Oleh tindakan mereka dan ketiadaan tindakan mereka itu mereka termasuk bertanggungjawab dan menemukan kebenaran dan ketidak-moralan seputar penghianatan dan genosida dari orang Kristen merupakan sebuah kebenaran yang tidak menyenangkan.

Gereja harus bertindak dengan menjadikan orang Papua sebagai prioritas dalam doa mereka dan prioritas advokasi sehingga orang Papua (seperti orang Sudan Selatan dan Asiria di Irak) menjadi isu politik domestik yang tidak dapat diabaikan. Indonesia harus menghargai status Otonomi Khusus Papua, dan kolonisasi agresiv, militerisasi dan Islamisasi harus berakhir.***
_________________________________________
Sumber: CNT.com
Edisi: Dec 27, 2007 – 6:16:03 AM
Penerjemah: SPMNews

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 5 Desember 2008 in BERITA, REFERENSI

 

Tag: , ,