RSS

Arsip Kategori: MATERI KULIAH

MAKANAN BERGIZI

Apakah Gizi itu ?

Gizi atau nutrisi adalah zat makanan yang diperlukan makhluk hidup. Gizi dapat mempertahankan proses penting dalam tubuh, seperti bernafas,  mempertahankan suhu tubuh, menghasilkan energi untuk berbagai proses dalam tubuh, dan mengeluarkan berbagai zat sisa atau racun dalam tubuh. Zat makanan dalam bentuk energi memberikan kemampuan pada kita untuk dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Jika kita tidak mengonsumsi makanan atau minuman bergizi, kita dapat ,mengalami pengeroposan tulang (kekurangan kalsium), gusi berdarah (kekurangan vitamin C), atau gangguan pengangkutan oksigen di darah ke setiap sel (kekurangan zat besi). Jadi, masalah gizi atau nutrisi, sama dengan masalah mengapa kita makan, apa yang kita makan, dan Read the rest of this entry »

 

Tag: , , , , , , , , , , ,

CARA MEMBUAT API OLEH SUKU ONATE

A. Latar Belakang
Suku Onate terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen. Suku ini merupakan salah satu suku terbesar di Papua terutama di Kabupaten Yapen. Tempat aktivitas kehidupan suku ini pada awalnya di daerah pegunungan, namun sekitar Tahun ± 80an sebagian suku ini berpindah dari daerah pegunungan ke daerah lembah bahkan kedaerah pesisir pantai. Suku ini trerdapat ± 150an marga. Bahasa daerahnya disebut bahasa gunung atau sehari-hari biasa disebut bahasa darat.
Mata pencaharian pada zaman purba kala (nenek moyanmg) yaitu berburuh dan berkebun. Ketika sebagian dari suku ini berpindah dari pegunungan kedaerah lembah bahkan ke pesisir mata pencaharian mereka adalah berburu, berkebun dan bernelayan hingga saat ini tempat tinggal aktivitas suku ini sebagian masih di daerah pegunungan dan sebagian besar di daerah lembah dan pesisir. Mata pencahariannya masih tetap berburu, berkebun dan bernelayan. Meskipun aktivitas kehidupan / tempat tinggal mereka berbeda-beda namun kebersamaan tetap terjalin

Suku ini mengenal adanya system gotong royong sejak zaman purba kala (Nenek Moyang), hingga saat ini system tersebut masih tetap dipergunakan. System ini bertujuan membantu, menolong, meringankan beban / suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang keluarga, organisasi atau lembaga.
Selain itu dikenal juga dengan system barter. Hingga saat ini system barter merupakan tradisi yang sangat susah dihilangkan. Latar belakang system ini memberikan rasa keperdulian antara sesame/family.

Berikut ini adalah salah satu unsur kebudayaan Suku Onate

Membuat Api
Pada zaman purba kala Moyang Suku Onate membuat / memperoleh api dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut:

A. Alat : 1. Serpihan /Pecahan (piring/botol)
2. Parang / Pemotong

B. Bahan : 1. Mayuri
2. Bambu Kering Berukuran panjang ± 20 cm
3. Daun Kering
*) Serpihan Pecahan = Pecahan yang berukuran kecil yang bisa dipegang
**) Mayuri = Bentuknya seperti kapas namun kapas lebih halus. Mayuri di dapatkan dari pelepah pohon kapirokhi yang masih kecil / muda
***) Bambu Kering = Yang digunakan adalah bambu.

Prosedur Kerja
1. Mayuri di ambil dari pohonnya, dengan cara mengikis pelepah kapirokhi, kemudian di jemur hingga benar-benar kering.
2. Pecahan dipegang bersamaan dengan mayuri dengan meletakan mayuri di bagian bawah pecahan. Kemudian di gesek-gesek dengan bambu dari arah kiri ke kanan. Jika melatak mayuri di atas pecahan maka arah gesekannya dari kanan ke kiri. Gesekan dilakukan berulang kali hingga terasa panas dan akan menimbulkan asap.
3. Pada saat terjadi asap di tiup sambil di gesek hingga terjadi percikan-percikan api.
4. Pada saat terjadi percikan-percikan api semakin banyak ampas/bara api mulai tertenbek letakan ampas / bara tersebut di daun-daun kering lalu di tiup hingga terbentuknya api/menyala.

Oleh : Yesaya Y. Woru, Fak: MIPA Jur: Fisika

 
2 Komentar

Posted by pada 24 Juni 2009 in MATERI KULIAH, SEPUTAR PAPUA

 

Tag: , , , , , , , ,

Ketujuh Unsur Pokok Kehidupan Orang Baliem

1. Baliem Firdaus ( Surga )

Ketika para misonaris datang melihat lembah ini dan mengatakan lembah ini sangat agung’ dan berita ini kemudian dapat disebarkan diseluruh wilayah Amerika ‘ bahwa terdapat suatu lembah firdaus, di daerah Pasifik (Khatulistiwa). Banyak orang yang datang berlomba-lomba untuk melihatnya, melalui kegiatan ekspedisi kemudian dilanjutkan dengan Penyebaran injil yang lebih intensif.

2. Baliem Penuh Rahasia

“’Namun jiwa nen puwaga meke elok mekere mawaga mekere eloklek”
artinya : batas tali pusatku ini bagian atas boleh ku bilang padamu, tetapi batas bawa tidak bisa sama sekali
batas bawa ini yang sementara disebut rahasia, karena segalah sesuatu yang hendak sudah dan akan dibicarakan semuanya terdapat dalam satu rahasia adalah dibagian bawa.

3. Baliem Penuh Kesuburan

Keorganikan bahan pangan terdapat sangat berlimpah di alam baliem
segalah jenis tanaman ditanam tanpa memerlukan pupuk
kandungan unsur hara (pH) tanah yang cukup tinggi
tidak heran jika anda pergi ke Wamena melihat banyak jenis sayuran berlimpah disana

4. Pelestarian Alam

Ada pepatah yang mengatakan
Oka-Heleka, Sue-Hagec atoma hinyakmoplakogo
ako warek, awenekak palek welagarek

bahwasanya setiap honai/suku masing-masing memegang satu simbol dari benda-benda alam kemudian mereka mempersembahkanya kepada makhluk, (hewan / tumbuhan) .

5. Struktur Kepemimpinan
Kewa, tulem & Tikmo/Yaman

Artinya : Depan, tengah & Belakang lahir norma (setiap orang mempunyai status kepemimpinan yang jelas sehingga setiap orang balim melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi / perannya)

6. Rasa Sosial
Weak-hano, kepu-hewelek hinyom hanorogo logonyo
Artinya: sejelek-jelek, sebaik-baik apa pun manusia ini, hiduplah bersama dengan baik.

7. Hukum Adat

Bahwasanya kita dapat melihat bahwa kadang-kadang hukum pemerintah tidak mampu menyelesaikan beberapa perkara, namun dapat diselesaikan dengan hukum adat. Misalnya : dalam hal pernikahan orang Balim menyelesaikanya dengan ”oko woknom/wogosin atau ecoko waganin” (pembayaran mas kawin)

Oleh: Sonimo Lani (Mahasiswa USTJ Fakultas Teknologi Industri & Kebumian, Prodi : Teknik & Manajemen Industri. Semester: 8 [delapan])

 

Tag: , , , , , , , , ,

KULIT

Kulit merupakan bagian terluas dari tubuh dan merupakan bagian yang penting bagi setiap individu. Penampilan fisik, khususnya kulitlah yang pertama kali terlihat dan tampak dari luar (baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain), sehingga kondisinya lebih segera mempengaruhi pandangan orang lain (dan juga diri sendiri) dan responsnya pun biasanya lebih mendalam dibandingkan dengan penyakit pada bagian tubuh yang lain. Psoriasis merupakan penyakit kulit yang kronis dan bersifat kambuhan. Bila seseorang individu mengalami psoriasis, maka akan terjadi perubahan-perubahan pada penampilan kulitnya, apalagi apabila sudah dialami dalam waktu yang cukup lama, biasanya perubahan-perubahan tesebut akan lebih dirasakan. Dalam menghadapi perubahan tersebut, setiap individu akan berespons dan mempunyai persepsi yang berbeda-beda tergantung pada kepribadian dan ketahanan diri terhadap stress, konsep diri dan citra diri, serta penghayatan terhadap mengalami penyakit tersebut; misalnya ada yang merasa marah karena merasa tidak beruntung, sehingga cenderung menyaalahkan hal-hal atau orang lain di sekitarnya atau menyesali nasibnya mengalami psoriasis; adapula yang merasa bersalah pada diri sendiri, merasa mendapat kutukan Tuhan sehingga merasa sedih dan merasa masa depannya suram. Di lain pihak banyak pula individu yang dapat menerima kenyataan bahwa psoriasis yang dialami sebetulnya tidak berbahaya yang walaupun mengubah penampilan, namun tetap harus dihadapi agar tetap hidup dengan lebih nyaman. Lalu bagaimana agar bagi sebagian dari kita yang kebetulan mengalami psoriasis, dapat menerima kondisinya dan dapat beradaptasi dengan baik, sehingga tetap dapat beraktivitas dan berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya dengan tetap nyaman ? Pada makalah ini akan dibahas mengenai konsep diri, citra diri serta penerimaan diri terhadap psoriasis agar seseorang dapat tetap percaya diri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

CITRA TUBUH DAN CITRA DIRI

Citra tubuh adalah persepsi seseorang mengenai tubuhnya, baik bentuk fisik maupun yang dibayangkannya. Misalnya seseorang merasa bahwa tubuhnya itu lengkap atau tidak, atau seseorang merasa bahwa tubuhnya itu tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Perasaan atau persepsi panca indera tersebut dapat merupakan yang sebenarnya atau khayalannya saja, misalnya seseorang merasa gemuk, padahal menurut pandangan orang lain ia tidak gemuk. Citra tubuh akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Konsep diri ini akan mempengaruhi penilaian terhadap diri sendiri. Bila seseorang menilai diri sendiri positif, maka seseorang akan memasuki dunia dengan harga diri yang positif dan penuh percaya diri. Harga diri positif, terciri oleh perasaan bahwa seseorang itu mempunyai kemampuan, dicintai orang lain, menghargai etika dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Bila terjadi distorsi atau perubahan dalam citra tubuh seseorang, maka konsep dirinyapun dapat berubah.

DAMPAK PSIKOLOGIK DALAM PSORIASIS

Pada saat seseorang diberitahu bahwa ia mengalami psoriasis atau sebaliknya, individu tersebut belum mengetahui nama penyakit yang dialaminya tetapi sudah merasakan atau mengalaminya, apalagi sudah mengalami untuk beberapa lama atau bahkan sudah menahun, biasanya akan terjadi suatu proses psikologik dalam diri individu tersebut. Reaksi emosional yang terjadi biasanya melalui 6 tahapan, yaitu :

1. Penolakan (denial) Yaitu menyangkal atau tidak percaya atau belum menerima bahwa ia mengalami penyakit tersebut

2. Marah Marah kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan mengapa ia yang harus mengalami penyakit tersebut

3. Depresi Merasa sedih, merasa bersalah, merasa bahwa ia memang patut mengalami kondisi sakitnya sekarang. Sering juga individu mengkait-kaitkan penyakit yang dialami dengan perbuatannya di masa lalu

4. Kecemasan Merasa cemas dan tegang setelah mengetahui, menjadi berpikir dan mengantisipasi ke masa yang akan datang, bagaimana menghadapi hidup selanjutnya dengan kondisi yang sekarang dialami tersebut

5. Tawar menawar Mulai dapat menerima, tetapi di saat yang sama juga masih sulit membayangkan harus mengalami kondisi yang berubah tersebut

6. Menerima Sudah dapat menerima keadaan yang berubat tersebut, sehingga dapat menjalani hidup dengan lebih nyaman Berat atau ringannya gejala psikiatrik pada tahapan ini serta lama berlangsungnya setiap tahapan berbeda pada setiap individu, tergantung pada kepribadian (termasuk kemampuan mengerahkan mekanisme mengatasi perubahan karena mengalami psoriasis), daya tahan terhadap stress yang terjadi, serta persepsi tentang perubahan citra tubuh yang terjadi setelah mengalami psoriasis. Perubahan-perubahan psikologik yang terjadi bersamaan dengan tahapan tersebut di atas setelah seseorang mengalami perubahan-perubahan kulit karena psoriasis, dapat bersumber dari :

1. Diri sendiri

a. Perubahan focus pikiran dan perasaan; setelah mengalami perubahan pada kulitnya, secara sadar dan nirsadar individu menjadi lebih berpikir tentang hal itu karena ia senantiasa melihat kulitnya yang berubah, yang kemudian diikuti dnegan perilaku memandangi diri di depan cermin secara berulang-ulang. Respons psikologik yang terjadi saat itu tergantung pada tahap mana ia sudah melalui tahapan psikologik yang telah disebutkan diatas, bila masih dalam tahap penolakan, mungkin ia akan tidak percaya ketika memandangi dirinya di cermin dan selanjutnya akan menyangkalnya, bila sudah masuk ke tahap depresi, individu akan merasa kehilanagan dirinya yang dulu, sehingga ia dapat menjadi sedih, merasa bersalah bahkan putus asa.

b. Perubahan citra tubuh : setelah menyadari terdapatnya perubahan pada kulitnya yang menyebabkannya menjadi lebih “berpikir” tentang hal itu dan diikuti perilaku bercermin untuk memastikan perubahan tersebut pada tubuhnya, individu akan mengalami perubahan citra tubuh, ia akan merasa tubuhnya berubah, tidak sebagaimana dulu lagi. Respons inipun akan bervariasi pada setiap orang. Ada yang merasa bahwa ia tidak sempurna lagi, namun banyak pula yang walau melihat perubahan tersebut, namun dapat menerima kondisi tersebut.

c. Perubahan citra diri : Citra diri akan mempengaruhi konsep diri seseorang, yang akan mempengaruhi pula penilaian terhadap diri sendiri. Bila penilaian diri itu positif, maka ia akan memiliki harga diri yang positif pula. Bila terjadi distorsi atau perubahan citra tubuh ke arah negatif, akan menyebabkan terbentuknya citra diri yang negatif. Hal ini terjadi lebih karena persepsi dan fantasinya sendiri.

d. Perubahan rasa percaya diri; dengan citra diri yang berubah, individu akan mengalami perubahan harga diri, yang menyebabkan pula perubahan pada rasa percaya dirinya. Ia menjadi tidak percaya lagi pada kemampuan dan potensi dirinya, yang sebetulnya tidak berubah bila orang lain menilainya.

2. Stigmatisasi dari lingkungan

Stigma yang terbentuk karena ketidak mengertian masyarakat tentang psoriasis, ditambah adanya anggapan yang salah bahwa psoriasis itu menular, menyebabkan timbulnya pelbagai perubahan emosional pada individu, antara lain :

a. mengantisipasi penolakan (individu merasa bahwa karena psoriasisnya, orang lain akan menolaknya)

b. Merasa ada defek di dalam diri

c. Merasa malu dan bersalah

d. Hilangnya penilaian positif dan kepercayaan terhadap orang lain Menurut penelitian, pada individu yang mengalami psoriasis dan mempunyai pekerjaan dan atau mereka yang mengalami psoriasisnya setelah dewasa akan lebih tahan terhadap stigmatisasi

MENGALAMI PSORIASI DENGAN TETAP PERCAYA DIRI

Hingga kini penyebab yang pasti dari psoriasis belum diketahui, yang telah diketahui adalah adanya factor-faktor predisposisi yang dapat mencetuskan kekambuhan oleh karena itu oengobatan yang dapat menyembuhkan pun belum ada. Fakta ini yang harus diketahui oleh seseorang yang mengalami psoriasis dan juga keluarganya Belum adanya pengobatan yang pasti bukanlah hal yang menghambat kita untuk mengatasi psoriasis. Karena factor-faktor yang mencetuskan sudah diketahui, maka kita dapat berangkat dari factor tersebut. Diantara beberapa factor yang merupakan factor predisposisi, stress merupakan salah satu yang penting (disamping factor genetic dan factor biologik lainnya). Stres atau perasaan tertekan (dalam hal ini karena mengalami psoriasis) dapat mengakibatkan perubahan-perubahan psikologik seperti telah disebutkan sebelumnya. Stress terjadi karena dipicu oleh pengalaman-pengalaman emosional yang membuat individu menjadi tidak nyaman dan harus mengerahkan mekanisme pertahanan psikologiknya secara optimal. Di lain pihak, tidak semua individu yang mengalami psoriasis memerlukan bantuan atau dukungan pihak lain, karena sudah memiliki cara mengatasi ketidaknyamanan psikologik tersebut secara optimal. Walaupun cara tersebut dipengaruhi oleh tipe kepribadian (misalnya ada individu yang lebih sadar akan diri, ada yang lebih peka terhadap komentar dan penolakan), namun terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan dan dilakukan, antara lain : Membekali diri dengan pengetahuan sebanyak mungkin tentang psoriasis dan selalu berusaha mendapatkan informasi terbaru, dengan demikian kita dapat menjaga diri dengan lebih baik dan dapat berdiskusi dengan teman dengan lebih baik pula Melatih menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang psoriasis (baik itu berasal dari kelompok studi atau internet,dll) sehingga kita menjadi lebih nyaman berbicara tentang hal itu. Memfokuskan pada hal-hal yang positif dalam hidup, keluarga, teman-teman, kegemaran, aktivitas yang menyenangkan, mengembangkan bakat yang ada, dll. Cari aktivitas dan kelompok baru bila perlu. Psoriasis memang sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi itu hanya merupakan salah satu bagian dari hidup kita. Usahakan tidak membuat psoriasi menjadi pusat perhatian sehingga hidup kit terkonsentrasi disitu. Melakukan hal-hal yang menambah harga diri dan percaya diri, misalnya menentukan target pribadi dalam apapun (pekerjaan, hidup, dll) memelihara persahabatan dan system pendukung yang lain, merumuskan kembali bahwa psoriasis yang dialami sebagai suatu kondisi medik, bukan sesuatu yang membuat malu.

SIMPULAN : Psoriasis, penyakit kulit yang menahun dan bersifat kambuhan, belum diketahui penyebab yang pasti dan yang dapat diantisipasi adalah factor-faktor predisposisi. Salah satu factor yang penting adalah penerimaan diri terhadap penyakit tersebut, sehingga tidak terjadi perubahan citra tubuh, citra diri, harga diri dan percaya diri ke arah yang tidak mendukung. Proses penerimaan diri mengalami psoriasis melalui beberapa tahap, yang lama dan derajatnya bervariasi antara satu individu dengan yang lain. Selain itu, karena beberapa saran diatas dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA :

1. Lubis DB. Ikhtisar dan teori klinik neurosa. Bumi Grafika Jaya (1989): 174

2. Scholten A Coping with the emotional pain of psoriasis

3. Sword R. The heartbreak of Psoriaisi, dari http://www.swordmedical.com

4. Bagel & Paller. Building self-esteem. 2003

5. The new Psychopsoriasis. Dalam http://www.treatment.ptg.htm

6. Shapiro CH. When part of the self is list. San Fransisco – Jossey Bass Publisher (1993):7

7. National Institute of Arthritis and Musculo Sceletal and Skin diseases/ National Institute of Health. Questions and Answers about psoriasis, dalam http://www.niams.nih.gov January 26, 2008

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 1 Mei 2009 in KARYA TULIS, MATERI KULIAH

 

Tag: , , , , , , , ,

METODE PEMBELAJARAN YANG LEBIH BERPUSAT PADA SISWA**

Pembahasan tentang metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa meliputi :

1). Metode kerja kelompok

2). Metode karya wisata

3). Metode penemuan

4). Metode eksperimen

5). Metode pengajaran unit

6). Metode pengajaran dengan modul

1). Metode kerja kelompok

a. Pengertian

Metode kerja kelompok adalah cara pembelajaran dimana siswa didalam kelas di bagi dalam beberapa kelompok, dimana setiap kelompok dipandang Read the rest of this entry »

 
 

Tag: , , , , , , , , , , ,

TEOLOGI PERJANJIAN BARU**

Bab 1 KERAJAAN ALLAH DAN PELAYANAN YESUS

Pada kitab Injil-Injil tertua, sesudah menceritakan tugas Yohanes Pembaptis, Markus terus berkata tentang bagaimana Yesus masuk ke Galilea memberitakan bahwa “Kerajaan Allah sudah dekat (tiba)”. Jika di baca terus, cerita yang di bentangkan mengenai seseorang Yesus dari Nasaret, yang menamakan diri-Nya “Anak Manusia”. sesudah di Baptis oleh Yohanes. Yesus terus berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan. Pertama-tama di rumah ibadat, kemudian di tepi danau Galilea sampai Ia mendapat nama yang begitu tenar. Sehingga para pengikutnya ingin menculik Dia untuk menobatkan Dia sebagai Raja. Yesus mengundurkan diri dari Galilea menuju tapal batas barat –laut Palestina .sekembalinya dari Kaiserea Filipi , Ia berbicara secara diam-diam kepada murid-murid-Nya mengenai Anak Manusia, tentang Kematian dan Kebangkitan.
Ada beberapa hal yang diabaikan dalam Markus dan karena diabaikan berita itu tidak dimengerti;
Tentang pembaptisan Yesus, suara dari surga yang mengatakan kepada Yesus ketika Ia keluar dari air: ”Engkaulah Anak yang Kukasihi, kepada-Mulah aku berkenan” pada waktu Yesus dibaptis, disadarkan bahwa Ia dipanggil Allah untuk menjadi Mesias-Hamba dengan Roh (kuasa) Allah yang turun ke atas-Nya. Ia telah lahir menderita menderita, lahir untuk menjadi Raja.
Kata yang dipakai Yesus untuk membuka masa pelayanan-Nya di galilea:”Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dakat (tiba)”. Ini suatu proklamasi bahwa manusia hidup dalam suatu masa yang sangat unik dalam sejarah dan bahwa ”Allah telah memulai memerintah” suatu masa baru dalam sejarah pergaulan-Nya dengan manusia.
Dalam pelayanan Yesus di Galilea yang dianggap sebagai masa pengajaraan dan pemberitaan yang tenang, kemudian Yesus ke Yudea, ketika Ia menuju salib-masa sengsara-Nya (pasiion) yang juga dapat disebut sebagai masa pekerjaan-Nya(action). tetapi masa mula-mula ini salah kita diartikan kalau hanya digambarkan sebagai kehidupan desa yang tentram bahwa hikmat Sang guru yang tenang-tenang itu berpandanan dengan bunga-bunga dan burung-burung Galilea. tetapi in memperlihatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah berada dalam perang dengan kerajaan kejahatan , dan Yesus sebagai pemimin serangan. rasul yohanes menansirkan demikian; untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu (1 Yoh 3:8).
Pelayanan Yesus di Kaiserea Filipi, bahwa Yesus menekankan Anak Manusia harus menderita, lalu mati, sebelum Ia menang. dari kata ini disimpulkan ”pertempuran terakhir antara kerajaan Allah dan kerajaan kejahatan haruslah dimulai dan pertempuran itu akan meliputi kematian Mesias Allah”
Pelayanan Yesus di Yerusalem, ke minggu terakhir, perjamuan malam. jika kesempatan itu adalah makan malam (perumpamaan lambang Kerajaan Allah, Luk 14:16-24) dengan memisahkan roti dan anggur, kepada murid-murid-Nya bahwa suatu jaminan Kerajaan Allah akan segera datang ’dengan kuasa’ melalui pengorbanan-Nya. Ia berkata: ”Aku menjanjikan kepada kamu suatu bagian dalam Kerajaan Allah yang akan segera tiba dengan kuasa oleh kematian Mesias-Hamba.”
Arti dari pelayanan Mesianis Yesus adalah satu dan sama. Yesus yakin bahwa Kerajaan Allah hadir di dalam diri-Nya dan pelayanan-Nya sendiri – hadir dalam sebuah “misteri” (Mrk 4:11),memang, tetapi yang hadir itu bukan secara kurang riil dan dinamis. Yesus mengerti juga bahwa pelayanan-Nya sebagai Mesias- dan sungai Yordan sampai ke Golgota- sebagai penggenapan nubuat-nubuat tentang Hamba Tuhan.
Tanpa Teologi riwayat Yesus tidak berarti, terutama eskatologi di dalamnya. anak kunci teologi kebanyakan di dalam perjanjian Lama, terutama dalam nyanyian-nyanyian Hamba Tuhan Yesaya dan dalam kitab Daniel fasal 7.

Bab 2 INJIL KERAJAAN ALLAH

1. Kerajaan Allah Ada di Dalam Pelayanan Yesus
Perumpamaan mengenai seorang penabur , yang menggambarkan suatu ladang tuaian yang sudah matang untuk dituiai, menyatakan: Allah sudah membuat segala sesuatu permulaan. Walaupun banyak kegagalan-kegagalan, akhirnya Kerajaan Allah itu tiba. Perumpamaan tentang ragi di dalam adonan, demikianlah pemerintahan Allah sedang bekerja ditengah-tengah kamu. perumpamaan mengenai jala menjelaskan; ”seperti jala, pemerintahan Allah mengumpulkan dan menyaring berbagai dan berjenis-jenis orang ”. Jadi kerajaan Allah pertama-tama adalah ”banih Allah” bukan ”perbuatan manusia”. Adalah Allah yang memerintah dan menebus. adalah pemerintahan-Nya yang nyata-nyata belaku dalam urusan manusia. adalah Allah yang mengunjungi dan menebus umat-Nya pada waktu dulu.
Ada beberapa perikop yang mengatakan tentang kerajaan Allah, ”jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Alla sudah datang kepadamu (Luk 11:20, Q), Kerajaan Allah ada diantara kamu (Luk 17:21 L), pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacursedang mendahului kamu masuk kedalam Kerajaan Allah” (Mat 21:31 M).

2. Raja Dalam Kerajaan Itu Adalah Seorang Bapa
Raja dalam Kerajaan Yesus adalah seorang Bapa-Abba yang kepada-Nya Ia selalu berdoa, Bapa yang kepada-Nya murid-Nya berdoa memohon kedatangan kerajaan itu. sama seperti ke-Mesias-an Yesus, inilah juga suatu rahasia yang dibukakan kepada murid-murid itu, karena hal ini adalah kenyataan utama dalam hidup-Nya dan karena Ia mengetahui bahwa Ia adalah perantara di dalam ke-Bapa-an Allah itu. Barulah dengan kedatangan Roh Kudus rahasia Yesus tentang Bapa itu menjadi suatu rahasia terbuka.

3. Kerajaan Allah Berarti Ada Isreal Yang Baru
Dengan perantara roti dan anggur Yesus membagikan kepada murid-murid-Nya. Yesus memberi bagian dalam Perjanjian Baru yang akan di mulai dengan kematian-Nya. Dulu di Gunung Sinai Allah telah melantik orang-orang Ibrani menjadi suatu umat Allah dengan jalan membuat suatu Perjanjian dengan mereka Perjanjian Baru memuat penciptaan suatu umat Allah yang baru.
Di sekeliling meja perjamuan pada malam itu duduklah keduabelas murid sebagai inti Israel Baru. tidak ada komentar mengenai Ekklesia dalam injil Matius (16:18 dan 18;17). kesimpulannya: Kerajaan Allah mengandung penciptaan Israel Yang Baru.

4. Kerajaan Allah Mengandung Pola Hidup Yang Baru
Ucapan – ucapan bahagia yang ada pada permulaan Khotbah di Bukit yang merupakan intisari nya. Ucapan – ucapan itu bersifat eskatologi dan Mesianis ”Nubuat-nubuat telah digenapi”, ucapan bahagia itu adalah etik kasih karunia. Kasih, sebagaimana diartikan Yesus dalam perkataan dan perumpamaan berarti”mengindahkan” ( menaruh perhatian terhadap) – mengindahkan, secara praktis dan tabah, mengindahkan semua orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita, bukan hanya kepada orang yang layak dan berjasa, melainkan semua orang yang memerlukan bantuan kita, bahkan musuh-musuh. Kata Yesus, segala perintah dan yang lain sudah digenapi (Mrk 12-29:23). Kasih itu merupakan kunci induk (master key) bagi kesusilaan Allah.

5. Kerajaan Itu Dipusatkan Kepada Kristus
Parhatikanlah, beberapa perumpaman-perumpamaan ucapan-ucapan Yesus selalu ada di latarbelakang. Jika Ia berkata”berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur” (Mat 5:4), maka seolah-olah Ia mengatakan”Ya, Aku akan menjadi penghibur mereka” (penghibur adalah salah satu nama Mesias). Berikutnya, perumpamaan tentang domba yang hilang (Luk, 15:4-7, Mat 18:12-14), maka seolah-menyelamatkan yang hilang” (bnd Luk 19:10). Kemudian di dalam (Mrk 12:1-9) berbicara tentang diri-Nya sebagai ”Anak Yang Tunggal” tuan kebun anggur, Ia dapat mengajukan pertanyaan yang mengagungkan itu”semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal apa selain Anak. Dan orang yang kepada-Nya Anak itu Berkenan menyatakannya” Apabila suatu perumpamaan berbicara tentang Kerajaan, maka Yesus tersembunyi dibalik istilah ’Kerajaan’ itu, sebagai ’isinya yang rahasia’. Pendeknya, ucapan-ucapan bahagia dan perumpamaan-perumpamaan bukan hanya dimuati rahasia tentang Kerajaan melainkan juga rahasia tentang Yesus. Dan kedua rahasia ini pada dasarnya adalah satu.

6. Kerajaan Itu Melibatkan Salib
Yesus memulai pelayanan-Nya di Galilea dengan maklumat, ”pemerintahan Allah telah dimuai” menjelang akhir pelayanan-Nya itu, katan-Nya”Anak Manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang ”karena Yesus sendiri adalah pembawa berita kerajaan itu maupun Anak Manusia”, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan” (Mrk 8:31) yang harus mati. Maka Ia adalah pribadi-Nya sendiri mengemukakan masalah Kerajaan dan Salib.
7. Sekalipun Kerajaan Sudah Datang, Namun Masih Akan Disempurnakan
Sebagaimana di tafsirkan Yesus sendiri, seluruh jalan hidup-Nya di bumi ini adalah krisis bahwa kerajaan Allah sudah lama dinantikan telah datang atas manusia , krisis itu mulai ketika Ia memulai pelayanan-Nya; dan krisis itu selesai, ketika Ia kembali dari maut, hal itu sudah terjadi.orang tidak usah lagi berkata:”Anak Manusia akan datang”; Ia sudah datang; Ia duduk diatas taktha kemuliaan-Nya, Raja yang tidak kelihatan atas umat manusia. Itulah Iman Perjanjian Baru. Keyakinan yang tidak dapat dikalahkan dikalangan murid, yakni bahwa Yesus telah menyeberangi kematian dalam kehidupan pribadi-Nya dan telah memeberitahukan kehadiran-Nya kepada mereka dengan menampakan diri-Nya yang memaksa mereka mengankui:”kami sudah melihat Tuhan”. hanya atas dasar inilah kita jelaskan perubahan yang mengherankan yang datang atas para murid, kekuatan untuk menobatkan berita yang keluar dari yang mereka sebarkan, dan pengalaman persekutuan dengan Tuhan yang hidup selama sembilan belas abad merupakan tulang punggung yang penting sekali bagi Kekristenan sejati.

Bab 3 KEBANGKITAN

Keyakinan orang-orang Kristen pertama bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan hanya Yesaya yang meramalkan kebangkitan bagi Hamba Tuhan (Yes53:10 dst) melainkan juga kitab-kitab Injil memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Bukti utama kebangkitan itu ialah adanya Gereja Kristen. Orang-orang Yahudi menggatikan hari sabtu menjadi hari minggu, karena pada hari itulah Yesus bangkit dari antara orang mati. Boleh kita tambahkan bahwa setiap hari minngu, sebagaimana muncul berkali-kali, merupakan bukti baru bagi kebangkitan.
Bukti-bukti kebangkitan Yesus:
 Bahwa kubur itu kosong. Tradisi Paulus mengartikannya demikian. Dilakukan pemberitaan rasuli dalam Kisah Para Rasul. Keempat penginjil mengatakan demikian. Keberdiamdirian orang-orang Yahudi tentang hal itu membenrkannya.
 Kebangkitan itu terjadi ”pada hari yang ketiga” dan bahwa Yesus menampakan diri-Nya kepada pengikut-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, pada hari kebangkitan itu sendiri maupun pada hari-hari berikutnya
Bagi orang-orang Kristen pertama, kebangkitan itu adalah tindakan eskatologis Allah, sama barunya seperti tindakan penciptaan mula-mula; suatu tindakan dimana Anak Allah yang kuat itu sudah mengalahkan dosa dan maut, dan memulai zaman baru dalam mujizat.”Para Rasul sudah tahu bahwa oleh kebangkitan Kristus sudah datang suatu dunia baru, dan mereka sudah menjadi para warganya”
Bab 4 PEMBERITA-PEMBERITA PERTAMA TENTANG FAKTA ITU

Dalam Injil-injil Sinoptis, Kerajaan Allah, dalam arti ”Rahasia” adalah Kristus sendiri, para Rasul menganggap Kerajaan itu sudah datang dalam kehidupan, kematian dan kehidupan Yesus dan dalam kedatangan Roh.

1. Berita Mereka
Pemberitaan para Rasul ialah kerygma berasal dari kata kerja Yunani kerysso, yang berarti ’saya memaklumkan’(saya memproklamasikan): kata itu memaklumkan pekerjaan orang bentara. kerygma biasanya diterjemahkan dengan pemberitaan,dalam trejemahan LAI yang baru. kerygma biasanya bersinonim dengan Injil. Kerygma ini berbicara tentang keselamatan dan berdebar-debar di dalam surat Paulus, Petrus, dan Yohanes, injil lukas, dan dapat didengar teologi imani Surat ibrani; juga dapat diketemukan dalam drama Apokaliptis Kitab Wahyu beberapa tahun yang lalu, P.T Forisyth 5). Melihat semua ini ketika Ia menulis tentang PB. Tidak ada suatu rumus Teologis yang universal, tidak ada suatu ortodoksi, tetapi yang pasti ada ialah Injil rasuli yang am, suatu kerygma. Kerygma ini pada akhirnya diawetkan dalam pengakuan Iman Rasuli

2. Kristus dan Pekerjaan-Nya
Mesias dalam bentuk Yunaninya, ”Kristus” segera manjadi suatu nama diri. Gelar yang lain yaitu ’Tuhan’ yang menurut kata orang diberikan oleh Petrus kepada Yesus pada hari Pentakosta (Kis 2:36), mempunyai harapan yang lebih besar lagi.
Ajaran tentang Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah tentu saja berarti Ketuhanan Kristus. Paulus sudah menyimpan Doa Gereja yang berbahasa Aram bagi kita ’maranata’ Datanglahlah, ya Tuhan kami!(1 Kor 16:22) suatu doa yang ditujukan pada Yesus.
Pada nubuat Yesaya sebagai pemecahan misteri dan mengikhtisarkan demikian; Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. ajaran disana adalah tentang penderitaan yang mewakili karena dosa ”orang banyak” dengan memandang gagasan penggantian latar depan. para pemberita pertama melihat didalam diri Yesus sebagai penanggung dosa yang agung, yang oleh bilur-bilur-Nya mereka menjadi sembuh.

3. Roh Kudus
Menurut laporan dalam Kisah Para Rasul. walaupun Tuhan kita sudah ditinggikan keatas surga, namun Ia masih bersama-sama dengan mereka, yaitu melalui perantaran Roh kudus. Roh itu berarti kuasa-kuasa yang baru, kuasa yang dikaruniakan Allah, kuasa yang membantu Para Rasul bersaksi tentang Kristus, kuasa yang menyatakan diri-Nya dalam bahasa Roh dan nubuat (pemberitaan yang diilhamkan) yang memungkinkan mereka membuat mujizat-mujizat dan yang menguatkan Iman yang menang dan ’keberanian yang gembira’(parrhesia) bagi orang-orang seperti Petrus, Stefanus dan Barnabas. Pokok utama Roh Kudus adalah pengalaman yang tidak dapat dipisahkan dengan Yesus Kristus, sebab pengalaman roh merupakan tanda bahwa Kristus hadir di tengah-tengah mereka, sambil menguatkan tugas misioner mereka.

4.Gereja dan Sekraman-Sekramen
Pertama, orang-orang Kristen tidak memutuskan hubungan dengan Yudaisme; pertalian dengan Bait Allah dan Sinagoge berlangsung terus. Lukas mengikhtarkan kehidupan jemaat Kristen pertama dalam Kisah Para Rasul 2:42 ”mereka bertekun dalam pengajaran rasu-rasul dan dalam persekutuan”. Gereja itu belum mempunyai organisasi yang tetap namun merupakan suatu Persekutuan Roh dimana para Rasul asli memegang pimpinanan. Kata ’ekklesia’ itu biasa diterjemahkan dengan qahal(Ibrani), istilah biasa untuk Israel sebagai umat Allah yang berhimpun, sejati, sekaligus yang lama dan yang baru. Gereja Yerusalemlah yang disebut ekklesia dalam fasal-fasal pertama Kisah Para Rasul (mis, Kis 5;11), namun hubungan dengan tempat bukanlah hal yang primer, karena dalam Kis 9:31 kita dengar he ekklesia di seluruh di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria. Kepala ekklesia itu adalah Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Nya mereka mengakui Baptisan Kristen yang merupakan pintu masuk kedalam Gereja. Barangkali berasal dari hari Pentakosta(Kis 2:38). Mereka yang dibaptis Di dalam nama ’Kristus’ berarti, mereka menjadi milik-Nya. Cara Baptisan adalah penyelaman dan baptisan biasanya dilakukan bersmaan waktunya diterima Roh Kudus.
Dalam gambaran Gereja purba, Lukas sudah dua kali menunjuk pada ’pemecahan Roti’mereka(Kis 2:42,46), yang dimaksud dengan ini ialah jamuan yang kemudian disebut”Perjamuan Kudus” yang menunjuk pada perjamuan terakhir antara Yesus dan para murid-Nya. Perjamuan Kudus itu sebagai suatu Darah Sakramen untuk ambil bagian dalam kematian Kristus(1 Kor 10:16-17).

5.Jalan Kristen dan Pengharapan Kristen
Salah satu nama yang tertua untuk orang-orang Kristen ialah ”Jalan” (Jalan Tuhan-Kis 9:2) itu berarti mereka yang terkenal telah menyerahkan diri pada suatu cara hidup yang baru. Teguran-teguran untuk memutuskan hubungan dengan hidup yang lama: perintah-perintah untuk memelihara kejujuran, kemurnian,ketulusan, kehidupan sederhana, dan bekerja keras, peraturan tentang kelurga yang sopan, inilah pokok utamanya. juga ’Khotbah di bukit’ dan nas-nas yang serupa itu dilain tempat dalam injil-injil. Ucapan-ucapan bahagia di Bukit Agung itu , sikap seperti anak-anak, pengampunan musuh, kasih yang serupa dengan kasih Allah sendiri- semuanya ini turut menafsirkan perkataan ”Jalan Tuhan itu”.
Sementara itu (Perkataan yang dianggap pra-Paulus) orang-orang diperintahkan untuk”berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan Anak-Nya dari surga, yang telah dibangkitknya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang ”(1 Tes 1:9-10). Namun apa yang memberi isi pengharapan Kristen itu adalah Kebangkitan Tuhan, satu orang sudah meniggalkan kubur yang terbuka di tengah-tengah pekuburan luas yang adalah dunia. yaitu orang dalam pribadi-Nya sendiri menanggung masa depan umat Allah. Karena Ia sudah bangkit dan ditinggikan di Surga yang tinggi, tentulah para pengikut-Nya yang setia akan ambil bagian dalam kehidupan yang abadi itu.

Bab 5 RASUL PAULUS

Seorang Ibrani asli, itulah komentar Paulus tentang asal-usul rohaninya (Flp 3:5), secara Teologis, ini berarti bahwa dia diasuh dalam credo orang Yahudi saleh dari zamannya. ia membaca Alkitab dalam bahasa Yunani-septuaginta. Ia menulis suratnya dalam bahasa Yunani koine. Ia menghabiskan sebagian dari tiga puluh tahun waktunya sebagai utusan Injil di negeri-negeri tempat ia berhadapan dengan orang Yunani, ia gemar metafora yang diambil dari permainan-permainan Yunani; disana-sini ia menggunakan sepatah kata dan ungkapan Stoa dan kadang-kadang ia memakai istilah-istilah yang berlaku diantara para penganut-penganut agama-agama misteri Yunani, sekalipun seringkali dengan arti yang berlainan.
Kekristenan Menurut Paulus
Sebagaimana Paulus mengartikannya, adalah Kabar Kesukaan tentang ”Keselamatan” yang telah disediakan Allah bagi orang-orang berdosa melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan dan kuasa hidup Kristus, dan yang kini ditawarkan Allah kepada semua orang yang akan percaya. Lewat ”Injil Keselamatan (Ef 1:13) menandakan kesejateraan dalam segala bentuknya dan keutuhan tubuh sampai pada ideal tertinggi, yakni kesehatan Rohani.
Ada tiga jangkau waktu yang dipikirkan Paulus tentang Keselamatan orang Kristen, yaitu; masa lampau, masa kini dan suatu pengharapan di masa depan. Penyelamatan Kristus itu oleh Iman ”Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman(Ef 2:8)”. Bukan oleh perbuatan-perbuatan mentaati hukun Taurat; bukan hasil usaha kegiatan moral manusia, maka kita akan mendapat Hidup Baru, artinya berada dalam persekutuan Kristus; menjadi seorang anggota umat Allah yang baru, dan Dia sendiri sebagai kepala. Roh Kudus adalah daya penggerak Allah untuk Hidup Baru itu (Lih 1Tes 1:5 dan Rm 15:13 ”kekuatan Roh Kudus”).

Bab 6 RASUL PETRUS

Paulus menandaskan bahwa pengertian Petrus tentang Keselamatan tidaklah berbeda dengan pengertiannya sendiri. Katnya kepada Petrus: ”kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristud Yesus ”(Gal 2:16).

Kekristenan Menurut Rasul Petrus

Ia menggambarkan permulaan kehidupan Kristen sebagai suatu kelahiran baru yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui Firman-Nya (1 Petrus 1:23). Lalu Allah ” telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”(1 Petrus 2:9). Tanda yang menyelamatkan peristiwa ini ialah Baptisan, yang maknanya bukanlah dalam pembersihan jasmani, melainkan dalam ”janji orang yang bertobat itu kepada Allah dan suara hati yang tulus ikhlas”(1 Petrus 3:21).
Iman bagi Petrus adalah percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus sebagai perantara (Lih, 1 Pet 1:21: ”oleh Dialah kamu percaya kepada Allah ” ). yang dimaksud Petrus dengan Iman dapat kita pelajari dengan baik dari 1 Pet 1:8. Adalah kasih dan percaya kapada Juruselamat yang tidak kelihatan itu, yang membawa serta kegembiraan besar. Kekristenan adalah suatu Anastrofe suatu cara hidup. Yesus ”sudah mati untuk menjadikan kita baik”, dan kita dipanggil sebagai anak-anak yang taat kepada suatu hidup yang Kudus, kemurnian, kerendahan hati dan kasih. Seorang Kristen akan mempertahankan tingkah laku yang baik diantara para tetangganya yang kafir, memelihara kehidupan rumah tangga yang berwatak tinggi dan terhormat, menggunakan karunia-karunianya sebagai ”pengurus yang baik dari kasih karunia Allah” yang beragam itu.
Tujuan kasih karunia ialah ”Kemuliaan”, suatu kata yang disukai Petrus untuk menyatakan kebahagiaan masa depan. Inilah pengharapan hidup yang dijalankan oleh Kebangkitan Kristus, yang membekali orang-orang Kristen dalam perjalanan mereka sebagai pendatang dan perantau. Petrus menemukakan bahwa Skopus(bidang cakup) penebusan itu tidak terbas kepada kehidupan ini.”Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati”, ”Kristus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara” (1 Pet 3:18-19), dan denga itu yang ia maksudkan barangkali orang-orang jahat pada zaman Nuh. Upah Iman yang tekun ialah ”Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu”(1 Pet 5:4) yang termasuk dalam ”Warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi mereka” (1 Pet 1:4).

Bab 7 PENULIS SURAT-SURAT KEPADA ORANG IBRANI

Penafsir dapat disebut Auctor (pengarang) sebab sebagaimana dilihat dari Origenes dulu, nama yang sebenarnya hanyalah diletahui oleh Allah.

Kekristenan Menurut Auctor
Pertama-tama Auctor Mengemukakan Yesus sebagai Anak yang melebihi para Malaikat, pengantara-pengantara penyataan lama dan Ia melebihi Musa. Lalu (4:14) ia mulai menggambarkan pekerjaan Anak itu sebagai Imam. Yesus adalah Imam Besar (Sempurna)yang ditunjuk Allah. Ia melayani ditempat kudus yang sempurna(sorga: fs.8). Dan Ia mempersembahkan korban yang sempurna(fs.9) yang berguna untuk menghapuskan dosa manusia.Karena Imam Besar yang agung ini sudah membuka ”jalan masuk” yang baru ke hadirat Allah.
Kekristenan Auctor memelihara hubungan hidup dengan Injil tertua, diuraikan dalam garis-garis besar Kerygma:
”Nubuat-nubuat tekah digenapi oleh penyataan Allah di dalam Anak-Nya(1:1)”
“Ia adalah Yesus , Mesias, dan keturunan Daud(7:14)”
“Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati(13:20)”
Jadi yang mendasari Teologi sang Auctor itu ialah Injil purba dengan eskatologi Yahudi pada pusatnya.Bagi Auctor, inti pokok agama yang sebenarnya ialah ”hak menghampiri”Allah, suatu hak yang bekerja melalui kebaktian. (4:16,7:25; 10:22;12:22. ). Auctor memiliki Tiga Doktrin Keselamatan;
 Keselamatan itu telah mulai ketika manusia mendengar ”Kabar Kesukaan”dan”Diterangi(4:2; 6:4)”.
 Mengecap karunia sorgawi Dan mendapat bagian dari Roh Kudus dan mengecap Firman yang baik dari Allah dan Karunia-karunia dunia yang akan datang(6:4-5)
 Keselamatan dalam segi kini sang Auctor menginjak ziarah yang dirintis Kristus (mendapat pertolongan Roh Kudus, menikmati hak masuk ke Hadirat Allah, hak yang di capai oleh Kristus )
Jadi, Kristus adalah ”satu-satunya korban yang sejati, yang murni dan yang kekal”, yang sudah mentahirkan Umat Allah dari dosa mereka dan menjadikan mereka layak untuk masuk menghadap hadirat Allah; dan di dalam kuat kuasa korban it, Ia sudah masuk kedalam tempat kudus sorgawi, tempat Ia tetp tinggal untu melakukan syafaat bagi mereka.

Bab 8 YOHANES

Banyak orang mau menyebut Yohanes penafsir yang paling ulung, dia menganggap Kristus tidak seBagai tokoh dalam sejarah lampau, tetapi tokoh sekarang yang Agung. Injilnya masih bebicara keadaan orang kebijaksanaan dan orang sederhana, dan sekaligus berguna sebagai”buku pelajaran bagi pendeta-pendeta dalam jemaat” dan sebagai falsafah Ilahi bagi pernyair seperti Wordsworth atau seorang Teolog seperti westcott.

1. Yohanes, Karangannya, dan Latar Belakang

Yang umumnya diterima adalah Injil dan tiga Surat Yohanes dari Efesus kira-kira Dasawarsa terakhir abad ke-1. Kemungkinan besar ”murid yang kekasih” dan”saksi”(19:35) sama denga Rasul Yohanes. Pengetahuannya tentang adat-kebiasaan Yahudi dan bahasa Yunani dipengaruhi oleh bahasa Semit, menunjukan bahwa penulisnya adalah seorang Yahudi yang berbahasa Aram dan dulu tinggal di Palestina sebelum menetap di efesus. Barangkali tradisi-tradisi tentang Yesus , dipakai dalam injilnya, telah di bawah ke Asi kecil sebelum kerubtuhan Yerusalem pada tahun 70 M.
Gaya bahasa Yohanes, ”Rasa”teologinya dalam istilah-istilah pokok”Hidup”dan ”kemuliaan” semakin tampak jelas bahwa Latar belakang langsung untuk pemikirannya adalah agama Yahudi. Setiap pokoknya dapat dijejaki oengaruh Yudaisme; Kadang-kadang Yudaisme rabinis, kadang-kadang Yudaisme mistik, suatu aliran yang baru di temukan dalam dead Sea Scroll(Gulungan-gulungan kitab Laut Mati).
Dalam surat pertama Yohanes berusaha membantah aliran Doketisma yang mengganggu kesejahteraan gereja. Dengan maksud menguatkan lagi secara bernafsu bahwa ingkarnasi – yaitu fakta bahwa Anak Allah sudah betul-betul menjadi manusia(daging) – merupakan puncak dari mahkota kebenaran Kristen.

2. Kekristenan Menurut Yohanes

Menurut Yohanes Adalah kehidupan ”segenap Agama” Dalam pandangan Yohanes, Allah telah mengabulkan doa ini dengan jalan mengaruniakan Kristus(Yoh 3:16)”Di dalam Dia ada hidup”- Begitu tertulis tentang Logos dan Kristus datang supaya manusia ”mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan”.
Yohanes menyatakan bahwa Allah, oleh sebab kasih-Nya, telah memberi Anak-Nya untuk hidup dan untuk mati karena manusia supaya oleh kelahiran baru itu dan oleh iman, kita beroleh pengealan akan Alla, yang adalah kehidupan yag kekal ”Inilah hidup yang Kekal itu, yaitu mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus”(Yoh 17:3). jadi bagi Yohanes, Kehidupan Kekal adalah suatu keuntungan sekarang, sebab Kristus sudah datang, mati, dan bangkit, dan Roh Kudus ada disini dilepaskan bagi manusia oleh kematian-Nya (Yoh 7:39)

3. Kristus Menurut Yohanes

Menurut Yohanes Kristus adalah Anak Allah, yang dengan mencangkup dalam diri-Nya sendiri rencana penyelamatan oleh Allah, mengambil rupa manusia demi kita, dan yang oleh kematian-Nya sudah memberikan hidup kepada kita. Ia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang sudah bangkit; Ia adalah juruselamat yang Mahahadir, yang, melalui Roh Kudus, sudah kembali untuk menyertai umat-Nya ; Ia adalah pribadi agung yang tak terprikkan.
Yohanes juga memakai Gelar ”Anak Allah”, sebagaimana terdapat dalam (Mat 11:25-27) dan dalam perumpamaan tentang para pengarap kebun anggur(Mrk 12:1-12).

Kesimpulan: Jadi di dalam pribadi dan pekerjaan Yesus orang Nasaret itu, rencana penyelamatan dari pihak Allah telah diwujudkan, Dialah Kata (Firman) yang Dinamis dan yang menebus dari pihak Allah. Dia telah membuat terang pikiran dan rencana kasih karunia Alla; rencana itu adalah rencana cinta-kasih yang suci yang bergiat untuk keselamatan manusia, yang adalah hidup yang kekal.

**Diringkas Oleh: Edy F Batlayeri, mahasiswa STTGKI IZAAK SAMUEL KIJNE semester 4

 
1 Komentar

Posted by pada 29 April 2009 in KARYA TULIS, MATERI KULIAH, TENTANG ALKITAB

 

Tag: , , , , , , ,

MASA DEPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA *)

Morality cannot be legislated, but behavior can be regulated.

• Martin Luther King Jr.

Bung Karno sebagai Presiden RI pernah mencela para sarjana hukum dengan mengatakan secara terus terang dan terbuka bahwa “Met de juristen kunnen wij geen revolutie maken”. Dialihbahasakan dari bahasa Belanda : “Dengan para sarjana hukum kami tidak bisa membuat revolusi”. Beliau juga mengritik para sarjana hukum yang katanya terlalu berpikir berdasarkan buku teks (textbook thinking). Meskipun ucapan Bung Karno tidak seluruhnya benar sebab konseptor UUD 1945 adalah seorang sarjana hukum Indonesia yang bernama Mr.Dr. R. Soepomo. Soepomo adalah seorang yang “brilian” (pandai sekali) sebab Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Posted by pada 27 April 2009 in MATERI KULIAH, REFERENSI, SEBAIKNYA ANDA TAU!

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pluralisme Pasca Reformasi Indonesia: Tantangan dan Arah Baru **

**By Ahmad Suaedy
Executive Director The Wahid Institute Jakarta

Pendahuluan

Fenomena paling menonjol di Indonesia di ujung tahun 2007 dan awal 2008 adalah kekerasan antar kelompok agama. Berbagai catatan akhir dan awal tahun oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menekuni bidang hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan menunjukkan keprihatian yang mendalam dan deretan catatan tentang arus pasang kekerasan antar kelompok agama (lihat Monthly Report on Religious Issues- the Wahid Institute selanjutnya disebut MRoRI-WI No. 4, 5, dan 6). Namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Ormas-ormas Islam lainnya dalam ikut menentukan persepsi masyarakat tentang mana agama yang sah dan sesat –yang menimbulkan kekerasan– atau seharusnya dilenyapkan dari bumi Indonesia (MRoRI-WI, No. 4). Dan di sisi lain, masih dalam berbagai catatan tersebut, ketidakmampuan aparat negara untuk menghentikan kekerasan dan memberi hukuman kepada para pelaku kekerasan. Alih-alih, aparat negara justeru menangkap dan menghukum mereka yang dituduh sesat atau dalam hal ini, korban.

Dengan ilustrasi di atas hendak dikatakan bahwa dalam berbagai aksi kekerasan tersebut terdapat setidaknya tiga dimensi. Yaitu, dimensi agama yang diperankan oleh organisasi keagamaan seperti MUI dan ormas Islam yang menjadi salah satu aktor penting dalam membentuk perspesi masyarakat; dimensi negara yang diperankan oleh aparat keamanan dan hukum yang tidak mampu memberikan keamanan dan perlindungan kepada korban; dan dimensi civil society yang diperankan para pelaku kekerasan yang secara sosial semestinya memiliki batas-batas solidaritas dan toleransi tertentu yang dibutuhkan. Jika masing-masing hal tersebut diluaskan dimensinya, maka aparat negara bisa diikutkan di dalamnya berbagai aturan dan perundang-undangan yang tidak mendukung atau bahkan cenderung bertentangan dengan Konstitusi negara dan mengancam harmoni antar kelompok masyarakat dalam Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Dimensi agama dalam realitasnya juga menyangkut berbagai ajaran dan metode dakwah yang cenderung black campaign atas agama dan kelompok lain, termasuk di dalamnya materi dan kirukulum pendidikan keagamaan. Hal ini sungguh-sungguh dirasakan tidak membantu terbangunnya sebuah etika dan tatanan sosial yang kondusif bagi terjaganya pluralitas dan ke-bhinneka-an yang menjadi ciri utama bangsa Indonesia dan tonggak penting bagi terbangunnya masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan dimensi civil society tercakup di dalamnya terbangunnya berbagai kelompok anti pluralis dan fundamentalis dengan klaim kelompoknya paling benar dan karena itu boleh melenyapkan pihak lain, baik oleh dirinya maupun berupa desakan terhadap pemerintah.

Artinya pula, 10 tahun reformasi Indonesia sejak jatuhnya rezim Orde Baru, masih menyisakan suatu situasi yang mungkin saja berbalik (set back) jika hal demikian tidak bisa diatasi oleh pemerintah melalui penegakan hukum, toleransi beragama yang diperlukan serta terbangunnya solidaritas yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat yang dewasa. Prosedur demokrasi yang nyaris sepenuhnya liberal di Indonesia seperti multipartai dalam pemilu yang relatif bebas (UU tentang Partai Politik No. 31/Th. 2004, sedang diperbaharui di parlemen untuk Pemilu 2009) dan pemilihan langsung presiden serta kepala daerah (UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden No. 23/Th. 2003), serta desentralisasi atau otonomi daerah (UU No. 25 th. 2004 dan kemudian diperbaharui UU No. 32 Th. 2004) menyisakan problem sosial yang besar berupa belum terbangunnya kultur demokrasi yang lebih kokoh.

Kerangka Tinjauan

Pluralisme dalam definisinya yang komprehensif bisa ditunjukkan seperti oleh Merriam-Webster bahwa pluralisme adalah “a state of society in which members of diverse ethnic, racial, religious, or social groups maintain an autonomous participation in and development of their traditional culture or special interest within the confines of a common civilization.” Dengan demikian, pluralisme bisa tidak hanya menyangkut agama melainkan etnisitas, kelompok sosial dan ras. Dengan kata lain, dengan menyebut pluralisme bisa dicakup di dalamnya multikulturalisme dan aspek-aspek lain.

Namun, definisi demikian perlu segera diberi catatan bahwa kata pluralisme harus tidak diletakkan sebagai kata benda yang statis, dimana seolah situasi seperti itu tercipta secara given dan dengan sendirinya, melainkan definisi demikian musti dipahami sebagai kata kerja. Yakni, bisa diuraiakan bahwa pluralisme sebagai suatu usaha untuk menciptakan situasi demikian. Diletakkan dalam kerangka demokrasi, maka pluralisme sesungguhnya menjadi bagian terpenting dan menentukan dalam proses demokratisasi. Tanpa pluralisme, artinya terciptanya situasi demikian, bisa dikatakan demokrasi tidak akan pernah terjadi.

Dengan demikian pula, betapapun secara prosedural Indonesia kini sudah demikian jauh, bahkan mungkin melampaui apa yang dipersyaratkan oleh demokrasi liberal sekali pun, jika kondisi pluralisme tidak tercipta, maka demokrasi prosedural tidak berimplikasi apa-apa atas kehidupan masyarakat yang lebih dewasa dan sejahtera. Pluralisme mungkin bisa disetarakan dengan adil atau terciptanya keadilan dalam ekonomi dan kesejahteraan. Betapapun demokratisnya dalam prosedur politik, tak memiliki implikasi apa-apa tanpa adanya peningkatan kesejahteraan rakyat dan terciptanya keadilan dalam kehidupan ekonomi dan kesetaraan dalam hukum serta kesempatan kerja, misalnya.

Mengikuti refleksi dari Bob Hefner atas perkembangan peran kelompok-kelompok Islam atas demokratisasi di Indonesia tahun 19990an, umpamanya, dikatakan bahwa “Democracy requires a noncoercive culture that encourages citizens to respect the rights of others as well as to cherish their own. This public culture depends on mediating institutions in which citizens develop habits of free speech, participation, dan toleration (Hefner, 2000:13). Dengan kata lain pula, jaminan untuk kebebasan beragama dan berekspresi, seharusnya lebih tinggi dari sebelumnya, baik jaminan hukum dan politik oleh pemerintah maupun toleransi dan solidaritas dari masyarakat.

Tulisan ini akan mencoba melihat perkembangan paska reformasi terhadap tiga dimensi tersebut, bagaimanakah kenyataan pluralisme atau kebebasan beragama pada umumnya dan apa tantangan-tantangan ke depan. Di akhir tulisan akan coba ditelusuri sejumlah kelompok atau komunitas yang berperan sebagai, apa yang oleh Hefner disebut, “mediating institutions,” untuk mengantar masa depan tersebut. Dan pada akhirnya diperlukan penilaian, sejauhmana kelompok dan komunitas tersebut mampu memerankannya.

Konstitusi dan Hukum dalam Teori dan Praktik

Dari perspektif konstitusi-tekstual, mungkin boleh dikatakan, seperti juga dalam prosedur demokrasi, Indonesia menuju sempurna dalam jaminan kebebasan beragama dan berekspresi. Lebih dari itu mungkin bisa diekplisitkan bahwa eksistensi negara Indonesia telah mendekati karakter negara sekular yang tidak memihak salah satu agama tertentu dan memberikan jaminan bagi semua agama dan kepercayaan. Ini bisa dilihat dari substansi dan pasal-pasal dalam konstitusi UU 1945 –amandemen–, misalnya pasal 28 ayat e yang secara eksplisit menjamin warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan tanpa batasan; adanya ratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) melalui UU No. 12 Tahun 2005; serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Semua itu memberi jaminan kepada warga negara tanpa pandang bulu dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta berekspresi. Dan yang jauh lebih penting lagi bahwa semua UU tersebut menugaskan kepada negara terutama pemerintah untuk melaksanakannya, tidak lupa ditimpali dengan sangsi jika pemerintah tidak melakukannya.

Perjuangan seperti ini sungguh mengalami liku-liku yang tidak mudah. Dimulai dari pembangunan kesadaran masyarakat dan kantong-kantong pergulatan, maka hal itu kemudian menjadi kesadaran umum masyarakat di masa reformasi khususnya ketika disusunnya amandemen. Saya sendiri terlibat dalam pergulatan itu sejak mahasiswa. Katika belajar di IAIN Sunan Kalijaga awal sampai akhir 1980an, mulai terbangun gerakan mahasiswa untuk mengkritik otoritarianisme Orde Baru. Sembari mengkritisi dimensi politik dan sosial Orde baru, kami bersama sejumlah teman dari IAIN dan UI Yogyakarta bekerjasama dengan mahasiswa dari UKSW Salatiga untuk mendampingi korban pembangunan waduk Kedungombo. Dari sanalah, setidaknya, pengalaman saya mulai membangun sinergi antar agama bukan hanya dalam isu agama itu sendiri melainkan dalam isu pembangunan pemerintah Orde Baru pada umumnya. Awal 1990an, saya terlibat lebih intensif dalam isu antar agama dengan terlibat di dalam lembaga Interfidei (Institute for Inter Faith Dialogue) bersama di antaranya Dr. TH. Sumartana (alm.) dan Dr. Djohan Efendy serta KH. Abdurrahman Wahid.

Dari sanalah saya mulai sangat intensif untuk kegiatan tersebut. Pertengahan 1990an saya pindah ke Jakarta dengan terlibat di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), kemudian di ISAI (Institute Studi Arus Informasi) serta kemudian di the Asia Foundation. Semuanya kegiatan tersebut memgambil tema demokrasi dan dialog antara agama dan keyakinan untuk kritisisme orientasi pembangunan Orde Baru, Dan kemudian melakukan kajian terhadap berbagai hambatan atas harmoni antar agama dan antar kelompok di Indonesia. Awal 2004, ikut mendirikan the Wahid Institute dan mendampingi Gus Dur dalam mengawal isu islam, tolernasi, perdamaian, pluralsime dan multikulturalisme.

Hingga saat ini, saya merasakan bahwa meskipun secara substansial terbangun sebuah basis negara yang sangat kuat untuk suatu kehidupan pluralisme dan multikulturalisme atau menggunakan kata yang lebih formal Bhinneka Tunggal Ika. Namun, konstitusi yang bersifat tekstual itu ternyata jauh dari jaminan riil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, ada dua masalah mendasar, belum lagi kalau dikaji dalam praktiknya. Pertama, bahwa masih banyak perundang-undangan dan aturan yang bisa mengeliminir dan bahkan bertentangan dengan jaminan-jaminan konstitusional tersebut yang ada sebelumnya, namun tidak gugur dengan sendirinya dengan lahirnya penyempurnaan konstitusi tersebut. Salah satu masalah yang nyata menjadi halangan bagi penegakan kebebasan beragama adalah pasal 156a KUHP yang merupakan realisasi dari UU PNPS No. 1/1966. Yaitu larangan seseorang atau sekelompok orang untuk mempraktikkan dan menafsirkan keyakinan yang menyimpang dari agama utama, berupa enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, atau pasal tersebut populer disebut pasal “penodaan agama.”(Rumadi dkk., 2007)

Kedua adalah penyusunan dan berbagai draf aturan atau perundang-undangan baru yang sengaja maupun tidak bertabrakan dengan pasal dan prinsip dari penyempurnaan konstitusi tersebut. Salah satu contoh paling menyolok adalah pasal-pasal dalam RKUHP dalam masalah agama. Pasal tentang “penodaan agama” yang dalam KUHP hanya satu pasal 156a, yang selama masa reformasi telah “memakan” banyak korban, dirinci lebih jauh menjadi 8 pasal dalam RKUHP yang dari perspektif kebebasan beragama, praktis sebagian besar bertentangan dengan prinsip dalam konstitusi tersebut. Saya ikut terlibat kajian kritis terhadap rancangan tersebut dan berbahaya bagi hubungan antar agama dan kelompok di Indonesia di masa depan (Rumadi dkk., 2007). Ini belum termasuk masuknya berbagai pasal anti pluralisme dalam berbagai UU dan RUU, seperti pasal tentang “agama yang diakui” dalam UU Kewarganegaan dengan serta merta mengabaikan kepercayaan dan keyakinan non-agama resmi seperti aliran kepercayaan (dalam konteks Indonesia) atau indigenous bilief yang notabene adalah kepercayaan asli Indonesia; pasal-pasal dalam draf RUU anti Pornografi, antara lain dengan mendefinisikan porno sebagai jenis pakaian perempuan; Kesehatan, yang melarang transfusi darah orang lain berbeda agama; serta Waris, larangan mewariskan orang berbeda agama meskipun hubungan orang tua-anak; dan sebagainya.

Dalam praktik hukum juga tidak kalah kontradiksinya dengan prinsip-prinsip konstitusi. Saya di WI mencoba melakukan riset tentang berbagai kasus tuduhan penodaan agama melalui pasal 156a KUHP, diterapkan kepada orang atau sekelompok orang yang dituduh sebagai menodai agama oleh sekelompok lain yang secara sosial dan politik lebih kuat atau, saya mengalami kesulitan mencari kata lain, yaitu lebih “biadab”. Namun yang lebih mengenaskan adalah bahwa, pengadilan selalu mengikuti tuntutan kalangan yang kuat Dan biadab ini yang melakukan apa saja termasuk demonstrasi, intimidasi dan kekerasan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan, ketimbang mencoba menegakkan rasa keadilan masyarakat dan secara obyektif menegakkan konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jika arah demikian diparalelkan dengan fenomena munculnya berbagai RUU, termasuk di dalamnya RKUHP yang dalam pasal-pasalnya terdapat berbagai kontradiksi dengan konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka pesimislah yang muncul akan masa depan Indonesia.

Perda Bernuansa Agama

Paralel pula dengan perkembangan hukum, maka munculnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang bernuasa agama atau di Aceh disebut “Kanun”, perlu diberi catatan tersendiri. Secara kuantitatif, Robin Bush (2007) telah menghitung maraknya Perda yang bernuansa agama (khususnya Islam) akhir-akhir ini, mislanya, berjumlah sekitar 78 Perda, di 52 Kabupaten dan Kota, belum termasuk SK (Surat keputusan) Bupati, Walikota dan Gubernur dan draf yang belum diputus oleh DPRD tentang persoalan ini. Maka, jika pertumbuhan itu terus berlanjut, mau tidak mau memang mungkin akan memengaruhi arah perkembangan hukum nasional atau bahkan konstitusi. Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Judicial Review atas Perda Tangerang (Nurun Nisa dkk., 2007) tentang anti prostitusi yang diskriminatif terhadap perempuan dengan alasan bukan ruang lingkup MA, telah menimbulkan kehawatiran lebih besar tentang perkembangan tersebut.

Meskipun tidak semua munculnya Perda-perda tersebut selalu dimotivasi oleh dorongan agama melainkan juga disebabkan karena pragmatisme politik dan merupakan outlet bagi mereka yang terdesak oleh tunutan hukum seperti korupsi, dan sebagian lagi berkat kian canggihnya mesin fotocopy, namun perkembangan yang menyerupai deret ukur dan cenderung menyebar di berbagai daerah patut menjadikan waspada. Meski demikian, semua fenomena itu tidak perlu digeneralisir. Dalam analisis keseluruhan Perda-perda tersebut bisa dibagi dalam tiga kategori. Pertama, Perda-perda yang berkaitan dengan isu keprihatinan publik (public order) atau pengaturan moral masyarakat seperti perda tentang anti perjudian, anti prostitusi dan anti minuman keras. Sesungguhnya isu demikian bukan hanya menjadi keprihatinan dan komitmen orang beragama tertentu melainkan hampir semua orang dengan motivasi masing-masing.

Kedua, aturan-aturan yang berkaitan dengan keterampilan beragama dan kewajiban ritual keagamaan. Ini seperti aturan tentang kewajiban bisa baca Al-Qur’an, membayar zakat dan sebagainya. Aturan ini spesifik ditujukan untuk orang-orang Islam, namun tetap berpotensi diskriminatif terhadap orang Islam sendiri maupun terhadap orang lain. Sedangkan ketiga, adalah aturan yang berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan seperti kewajiban memakai jilbab bagi perempuan dan baju koko bagi laki-laki di hari Jumat. Aturan terakhir ini, pada praktiknya sering menimbulkan diskriminatif baik dalam pelayanan publik oleh pemerintah maupun di kalangan masyarakat sendiri. Bukan hanya kepada orang non-Muslim melainkan bahkan diskriminatif terhadap kalangan Islam sendiri (Suaedy dkk., 2007).

Dengan kenyataan demikian memang tidak semua Perda-perda itu layak diangkat pada tingkat konstitusi melainkan harus dilihat dalam beberapa level sehingga responnya menjadi proporsional. Pertama-tama, perlu terlebih dahulu diberi ukuran paradigmatik dan substansi tentang perda-perda atau aturan-aturan tersebut dengan argumen yang memadahi. Misalnya, dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan segala amandemannya adalah ukuran utama, sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia harus pula ikut mendukungnya. Dalam aturan-aturan yang dikategorikan sebagai public order atau keprihatinan umum seperti perjudian, prostitusi dan minuman keras sangat sulit untuk direspon ke tingkat substansi dan paradigamtik seperti itu, karena ia menjadi keprihatinan dan komitmen bersama masyarakat.

Yang harus dilakukan terhadap aturan semacam ini adalah pemantauan atas tujuan dan langkah-langkah penerapannya, misalnya pelarangan yang tanpa jalan keluar sehingga menimbulkan pengangguran massal dan penderitaan. Juga cara-cara penegakannya (enforcement), misalnya menggunakan cara-cara kekerasan dan kriminalisasi yang berlebihan serta diskriminatif. Dengan demikian advokasi yang dilakukan pun akan lebih memenuhi sasaran. Tanpa ada ukuran yang nyata dan respon yang terukur seperti itu dikuatirkan akan terjadi perdebatan yang tanpa ujung pangkal.

Ukuran berikutnya adalah prosedur pembuatan dan landasan atau konsideran dari aturan-aturan tersebut. Salah satu ukuran penting dalam hal ini adalah UU no. 10 tahun 2004 tentang prosedur pembuatan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Perda dan aturan lainnya. Konsistensi konsideran yang mendasari aturan-aturan tersebut penting untuk diuji dengan landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini penting mengingat, ada beberapa Perda yang diduga kuat hanya merupakan fotocopy dari daerah lain sehingga mengabaikan partisipasi masyarakat yang penuh sebagaimana diatur dalam UU tersebut dan niat baik tentang usaha menyelesaikan masalah sosial di daerah itu. Ukuran sangat penting lainnya tentu saja adalah, jika konsideran juster tidak mengacu pada konstitusi dan perundang-undangan. Dalam kasus SK Bupati dan Walikota tentang larangan aliran tertentu di daerahnya, misalnya, justeru merujuk pada fatwa MUI Dan mengabaikan konstitusi dan perundang-undangan.

Dengan ukuran demikian, usaha untuk melakukan advokasi akan terfokus pada kesalahan dan penyimpangan aturan itu tanpa harus mengangkatnya terlalu tinggi pada level konstitusi, misalnya. Namun, yang paling berbahaya dari semua itu adalah campur tangan pemerintah atas penilaian salah atau benar dan sesuai atau sesat atas kepercayaan yang berujung pada pelarangan aliran, keyakinan dan agama tertentu, seperti diperankan Bakor-Pakem (Badan Koordinasi-Pengawasan Agama dan Kepercayaan dalam Masyarakat) yang dikordinasi oleh Kejaksaan (MRoRI- WI, No. 6).

Ukuran berikutnya adalah konteks politik lokal. Jika memang terbukti bahwa Perda atau aturan sejenis benar- benar hanya komoditi politik seorang politisi untuk tujuan meraih jabatan tertentu, advokasi bisa difokuskan pada komoditifikasi politik tersebut. Di Sulawesi Selatan baru-baru ini, misalnya, terbukti bahwa “dagangan” Syari’ah Islam tidak memberikan dampak signifikan bagi terpilihnya seorang pasangan Gubernur. Daerah yang terkenal “maniak” Syari’ah Islam itu justeru memilih pasangan Gubernur-Wakil Gubernur yang mengusung visi pluralisme dan toleransi.

Terkadang masalah politik memang menjadi masalah besar dan ini menuntut keberanian dan visioner dari para pemegang pemerintahan di pusat. Tetapi kenyatannya hal itu tidak dilakukan. Secara teoritik, SK-SK Bupati, Wakilkota dan Gubernur yang secara hukum tidak prosedural, misalnya dengan mendasarkan pada fatwa MUI, dan juga Perda-perda yang menyimpang seharusnya cukup dibatalkan oleh Mendagri. Tetapi karena isu itu bersifat sensitif dan kandungan politiknya tinggi maka pemerintah lebih memilih diam, kuatir dengan reaksi politik yang akan menjatuhkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah untuk mengambil resiko politik untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi (Suaedy, 2006). Kasus pembatalan pemerlakukan Perda Zakat lombok Timur yang memotong gaji PNS secara sewenang-wenang dengan alasan zakat, bisa dibata;lkan oleh Mendagri. Sayangnya, SK itu menunggu ada demonstrasi besar-besaran dan pemogokan.

Agama Privat dan Agama Publik

Sekali lagi, penegasan konstitusi akan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapatkan gangguan serius dari makin menguatnya kelompok-kelompok agama dalam merespon perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah namun bukan dalam kerangka memperkuat demokrasi seperti pemberantasan korupsi dan kolusi, melainkan sebaliknya memperkukuh primordialisme berdasarkan kelompok keagamaan dan kesamaan keyakinan. Bagi Ormas-ormas Islam, di era dimana orang bisa berbicara apa saja dan pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali mendengar tuntutan mereka yang bersuara keras, apalagi dengan membawa-bawa atas nama agama atau kelompok agama tertentu, maka penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum makin menjadi mungkin.

Situasi ini ditimpali dengan masih hijau pengalaman demokrasi dalam mengelola aspirasi masyarakat terutama bagi para pemimpin dan kepala daerah. Tidak mengherankan jika suatu pemerintahan, tidak hanya di daerah melainkan juga di pusat, bukan hanya eksekutif melainkan juga legislatif dan judikatif, lebih mendengarkan dan mengutamakan tunaian tuntutan mereka yang bersuara keras dan terkadang disertai dengan intimidasi dan kekerasan meskipun kecil jumlahnya, ketimbang menunaikan keadilan bagi mereka yang berjumlah besar namun diam (silent majority). Dengan demikian, menguatnya pengaruh kelompok agama ini seiring belaka dengan menebalnya kendala bagi tegaknya demokrasi dan penegakan konstitusi dan hukum.

Menguatnya peran MUI dalam hal ini patut mendapatkan sorotan khusus. Kevokalan MUI dalam menyuarakan berbagai pandangan dan tuntutannya juga paralel dengan kecenderungan ini. Yang membuat MUI lebih kuat dari ormas keagaman umumnya adalah karena keterkaitan lembaga agama bikinan diktator Orde Baru Soeharto ini dengan pemerintah. Karena sejak awal didirikannya diniatkan sebagai instrumen pemerintah otoriter untuk menyangga kekuasaan dan menaklukkan gerakan keagamaan anti pemerintah, maka ia memiliki fasilitas yang sangat besar. Ia, misalnya, memiliki cabang di seluruh Indonesia, secara formal dari kabupaten hingga provinsi dan pusat dan memiliki struktur informal di tingkat kecamatan. Seluruh struktur tersebut mendapatkan biaya dari pemerintah. Sementara di pihak lain, MUI bisa mencari dana tambahan dari proyek-proyek keagamaan yang diciptakannya tanpa harus dikontrol oleh pemerintah dan publik, seperti dari sumber proyek labelisasi halal untuk makanan, kedudukannya yang penting dalam Bank Syari’ah di seluruh perbankan yang membuka gerai Syari’ah, serta proyek-proyek politik tertentu dari pemerintah seperti sosialisasi RUU tertentu yang berkaitan dengan isu agama (Suaedy dkk., 2006).

Di lain pihak, sistem keanggotaan MUI tidak bersifat individual melainkan ormas-ormas Islam yang ada. Sehingga ormas Islam apapun yang doktrin dan akidahnya sesuai dengan penilaian MUI, maka bisa bergabung. Akibatnya MUI seolah memiliki hak prerogatif untuk menentukan sah dan tidak, sesuai dan sesatnya suatu keyakinan untuk menjadi anggota. Ahmadiyah, misalnya, karena dianggap menyimpang bukan saja tidak bisa menjadi anggota MUI melainkan MUI mendesak pemerintah untuk melarangnya (MRoRI-WI No. 4). Sementara betapapun subversifnya secara politik, jika MUI menilai tidak ada penyimpangan secara akidah akan diakomodasi. Contoh paling nyata adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam doktrinnya, HTI menyatakan sebagai organisasi politik yang anti demokrasi atau dalam bahasa agama meng-haram-kan demokrasi. Dengan demikian, dari sudut manapun HTI adalah anti Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan filosofi dan konstitusi Indonesia, namun keberadaanya diakomodasi oleh MUI, dan bahkan anggota HTI menggurita di dalam struktur MUI dari pusat sampai daerah (Suaedy dkk., 2006). Tidak bisa dibayangkan jika suatu saat HTI menjadi besar dan hampir pasti akan berhadapan dengan eksistensi Indonesia sebagai negara nasional.

Sistem keanggotaan MUI yang demikian juga memungkinkan produk-produk dan fatwa yang dikeluarkannya cenderung konservatif dan mengikuti arus radikal Islam. Ini disebabkan karena ormas-ormas Islam yang moderat tidak terlalu banyak meskipun dihitung dari jumlah anggotanya sangat besar. Sementara dalam persidangan dan pengambilan keputusan setiap anggota MUI yang berupa ormas mendapatkan representasi atau wakil yang sama. Bertapapun besarnya jumlah anggota Muhammadiyah dan NU konon hingga 25 sampai 40an juta anggota karena satu organisasi hanya akan mendapatkan representasi yang sama dengan FPI (Fron Pembela Islam), HTI dan MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) yang mungkin memiliki hanya ratusan ribu anggota saja. Di sisi lain, jumlah ormas Islam moderat tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ormas konservatif dan radikal yang tumbuh bagai cendawan di musim hujan.

Akibat lanjutnya adalah bahwa organisasi Islam dengan doktrin apapun, termasuk organisasi dan gerakan fundamentalis yang anti demokrasi dan anti Pancasila sekali pun, terkecuali yang secara nyata dicap sebagai teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI), bisa menjadi anggota MUI dan mendominasinya. Dari kenyataan demikian, maka MUI sesungguhnya bisa dikatakan sebagai bungker dari organisasi dan gerakan fundamentalis dan subversif di Indonesia. Lebih dari itu, karena MUI dibiayai oleh pemerintah, maka organisasi dan gerakan fundamentalis juga mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui MUI tersebut. Pemerintah, dengan demikian, melakukan capacity building untuk gerakan fundamentalis dan radiakl, bahkan yang anti pacnasila dan UUD 1945 (Suaedy dkk., 2006). Fenomena ini menguat secara menyolok sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) disebabkan, saya kira, karena SBY lebih dekat kepada partai-partai politik Islamis yang setia mendukungnya menjadi presiden seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PBB (Partai Bulan Bintang), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terkecuali Partai Demokrat yang sekuler dimana SBY menjadi salah seorang yang membidani kelahirannya, namun tidak memiliki topangan intelektual yang cukup kuat, praktis SBY bertopang pada kalangan Islamis.

Kaitan SBY dengan partai-partai Islamis yang secara hidden dan open hendak menegakkan pendasaran negara pada Syari’ah Islam, diperkuat dengan diangkatnya ketua dan juru bicara paling vokal MUI tentang anti pluralsime, anti kebebasan beragama dan keyakinan, K.H. Ma’ruf Amin, sebagai anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) bidang keagamaan. Dengan demikian, cukup jelas kemana arah pandangan dan policy keagamaan, kebebasan beragama dan keyakinan, di bawah presiden SBY (Lihat Van Zorge, January 29, 2008). Begitu gegap gempitanya penyesatan dan kekerasan antar agama, hampir tidak pernah terdengar suara presiden tentang keinginannya agar aparat negara lebih tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan agama serta keperpihakannya untuk melindungi para korban penyesatan dan kekerasan. Juga tidak pernah terdengar suara presiden SBY tentang keinginannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan konstitusi dalam jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebaliknya, presiden dalam suatu kesempatan membuka Rakernas MUI di bulan November 2007 justeru menunjukkan dukungannya secara eksplisit dan hendak mengikuti semua keputusan MUI. Pada Rakernas tersebut MUI mengeluarkan fatwa 10 kriteria aliran sesat sebagai pedoman masyarakat Muslim untuk memantau secara mandiri aliran-aliran sesat. Akibatnya sudah jelas, makin tak terkendalinya kekerasan antar agama yang cenderung liar (MRoRI-WI No. 4).

Dengan demikian konstitusi yang telah secara mapan menempatkan agama sebagai masalah privat dan memberi kebebasan dan bahkan perlindungan tanpa pandang bulu kepada semua warga negara dalam praktiknya, terjadi sebaliknya. Negara dengan segala instrumennya di bawah pemerintahan SBY, ikut campur sangat dalam, dalam soal-soal keagamaan dan keyakinan warga negara (Van Zorge Report, January 29th, 2008).

Kelompok Agama: Permanen dan Non-permanen

Tidak diragukan lagi, betapa gigih dakwah dan perjuangan yang dilakukan oleh kalangan konservatif dan fundamentalis untuk mengajak masyarakat mengikuti ide dan gerakan, bukan hanya mereka yang beragama di luar Islam dan mereka yang tidak beragama melainkan kepada umat Islam itu sendiri. Mereka tampaknya juga melakukan dengan segala cara bukan hanya mengajak secara sukarela tetapi berusaha keras agar negara dan pemerintah berpihak dan mengikuti jejak mereka. Mereka, misalnya, secara gerilya mendatangi tokoh-tokoh agama lokal yang kharismatis dan memiliki banyak pengikut untuk mendukung dan mengikuti jejak mereka, kalau perlu diberi kedudukan yang tinggi dalam organisasi tersebut meskipun bukan yang menentukan. Sehingga tidak heran jika cukup banyak tokoh-tokoh agama lokal yang selama ini cenderung moderat dan tergabung dalam organisasi moderat, tiba-tiba menjadi pendukung dan tidak jarang menjadi juru bicara mereka.

Kelompok ini juga tidak tabu untuk masuk dalam segala lini dalam birokrasi pemerintah dan menjadi bagian dalam organisasi semi pemerintah seperti MUI. Jika dimungkinkan mereka merintis inisiatif berbagai aturan dan program untuk bisa akses dan menyedot dana APBN dan APBD untuk memperkuat perjuangan mereka, termasuk di dalamnya inisitaif Perda dan aturan lain untuk mengeluarkan dana-dana publik tersebut. Contoh yang jelas adalah, Perda tentang kewajiban bisa baca Al-Qur’an bagi pegawai negeri yang hendak naik pangkat dan pelajar yang ingin masuk jenjang pendidikan lebih tinggi dari sebelumnya.

Tidak hanya terbatas pada itu, untuk menunjukkan dominasinya mereka menciptakan kelompok-kelompok baru untuk melakukan intimidasi dan peyerangan jika perlu, yaitu semacam aliansi organisasi-organisasi kelompok radikal dan fundamentalis untuk kebutunan tertentu. FUUI (Forum Ulama Umat Islam) di Jawa Barat, misalnya, di samping melakukan berbagai intimidasi dan kekerasan juga pernah mengeluarkan fatwa hukuman mati secara Islam bagi Ulil Abshar Abdalla, koordinator dan tokoh dalam Jaringan Islam Liberal (JIL). GUII (Gerakan Umat Islam Indonesia) di Bogor juga pernah melakukan penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah di Parung dan Bogor. Sementara FUIY (Forum Umat Islam Yogyakarta) berusaha keras untuk mengordinir kelompok-kelompok Islam di Yogyakarta untuk menuntut legislasi Syari’ah Islam di wilayah kerajaan itu.

Semua gejala tersebut belum termasuk kelompok-kelompok yang secara permanen dan spontan terbentuk untuk tujuan tertentu seperti merazia tempat hiburan seperti bar dan diskotik, hotel, gereja dan tempat ibadah lainnya, dan sebagainya dengan dalih menegakkan moral Islam, serta tidak jarang mengintimidasi dan memeras tempat ibadah non-Islam untuk menarik pajak tak resmi kepada mereka. Ketidakpedulian pemerintah terhadap gejala premanisme agama atau lebih dikenal “preman berjubah” ini menjadikan masyarakat apatis, dan memilih diam ketika terjadi peristiwa tersebut ketimbang mencoba menegakkan solidaritas dan etika hidup bersama.

Arus Balik: Di Persimpangan Jalan

Cerita panjang menguatnya arus utama anti pluralisme tidak mengabaikan adanya arus balik yang menantang gerakan tersebut. Dalam laporan riset saya tentang sebuah riset Gerakan Muslim Progresif (GMP), sesungguhnya gerakan tersebut memiliki potensi sangat besar. Mereka juga tidak kalah gigih dan tersebar di semua daerah bahkan sampai ke pelosok dimana ada perguruan tinggi atau pesantren (Islamic Boarding School) ada. Tiga tema utama dan satu tema bersifat lintas umumnya diusung oleh mereka, yaitu pluralisme, kesetaraan gender dan keadilan dan satunya lagi bersifat lintas bukan hanya diusung oleh kalangan GMP tetapi juga kalangan sekuler dan fundamentalis, yaitu tema seperti korupsi, budget pro-poor dan sebagainya.

Dalam GMP tersebut, meskipun tidak semua mengusung tiga tema utama dalam waktu bersamaan tetapi mereka umumnya memiliki perspektif yang tuntas tentang masing-masing isu. Maksudnya, sebuah kelompok atau NGO yang mengusung tema pluralisme di dalamnya terkandung perspektif kesetaraan gender dan keadilan, dan sebaliknya. Mereka juga memiliki jaringan informasi dan advokasi yang cukup kuat dan responsif. Mereka memiliki berbagai mailing lists untuk tujuan komunikasi dan penyebaran informasi, namun yang paling konsisten dan efektif adalah advokasi-kub@yahoogroups.com yang sejak tahun 2004an hingga kini masih hidup dan efektif (Suaedy, 2007a).

Namun berbeda dengan kalangan konservatif dan fundamentalis yang lebih terpusat dan cenderung menghalakan segala cara, termasuk black campaign, intimidasi dan kekerasan, GMP cenderung terdesentralisasi, anti kekerasan dan cenderung menggunakan bahasa yang terukur. Pada isu atau kasus tertentu, suatu NGO bisa berada di pusat atau menjadi koordinator, tetapi pada saat yang lain bisa menjadi hanya partisipan atau pendukung. Itu semua tergantung wilayah kasus, keterkaitan dengan program kelompok atau NGO itu, dan ketersediaan waktu dan dana yang dibutuhkan. Namun mereka share dalam informasi, jaringan dan bahkan pendanaan dan SDM.

Riset saya tersebut menemukan dua pilar utama dalam GMP ini. Yaitu pertama, saya sebut “kelompok kerja”. Mereka bisa berupa kelompok diskusi, NGO, dosen PT, dan peneliti yang bisa bekerja secara sistematis dan membangun program berjangka secara terukur, serta pencapaian secara bertahap, dan bahkan mendatangkan sumber dana meskipun belum tentu mencukupi. Namun kelemahan mereka adalah mobilisasi local resources baik berupa dukungan dan dana. Di lain pihak ada tiang berupa “tokoh agama lokal,” terutama kiai. Kiai lokal yang memiliki berspektif GMP, bahkan seringkali menjadi juru bicara utama untuk memberikan pemahaman kepada grassroots tentang paham yang dikembangkan. Mereka memang tidak bisa bekerja sistematis seperti kelompok pertama, tetapi mereka sangat efektif untuk memobilisasi dukungan lokal, dan bahkan sumber dana lokal. Seorang kiai bisa berbicara (pengajian) di empat sampai lima tempat dalam sehari, dan masing-masing event bisa diikuti ratusan sampai ribuan audiens. Betapa besarnya peran tokoh agama lokal ini dalam mendesiminasi gagasan dan dukungan tersebut.

Namun tampaknya mereka masih ragu, untuk tidak dikatakan belum memiliki kemampuan, untuk mengombinasikan antara gagasan dan dukungan dengan agenda perubahan politik praktis, policy, dan mobilisasi dana publik. Jarang sekali kelompok ini mendorong untuk lahirnya sebuah peraturan atau perundangan yang di satu pihak ditujukan untuk mengimplementasikan dan melindungi gagasan tersebut, tetapi di lain pihak mampu memobilisasi dana publik semisal dari APBN dan APBD untuk memperkuat terealisasinya agenda-agenda mereka (Suaedy, 2007b). Jadinya mereka hanya berputar di sekitar pelatihan, penyadaran dan pendidikan belum banyak menyentuh perubahan perundangan, policy dan kepemimpinan politik secara langsung.

Pada waktunya, GMP harus bergerak maju mengambil posisi sentral dalam perubahan. Sebagai contoh tiga partai utama yang mengusung nasionalisme dan nasionalis-Islam adalah kuat, yaitu PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang nasionalis-sekuler dan PKB (Partai Kabngkitan Bangsa) serta PAN (Partai Amanat Nasional) yang keduanya Islam-nasionalis. Namun aktor dan kelompok GMP tampaknya belum secara langsung mampu membangun sinergi untuk tujuan realisasi agenda bersama. Berbeda misalnya dengan PKS-PPP-PBB dengan kalangan konservatif-fundamentalis dengan menjadikan PD sebagai kuda tunggangan disebabkan karena kedekatannya dengan SBY yang kebetulan sedang menjabat presiden. Sementara Partai Golkar cenderung pragmatis, karena bisa berbeda wajah dan orientasi disebabkan karena perbedaan waktu dan tempat.

Penutup

Pluralisme sebagai salah satu tiang utama demokrasi belum menggembirakan dalam rentang 10 tahun reformasi Indonesia. Di satu pihak adanya kenyataan bahwa presiden yang berkuasa SBY cenderung dekat dengan partai-partai Islamis yang membuatnya tidak mampu bersikap tegas terhadap kecenderungan konservatifme yang berlebihan dan bahkan intimidasi dan kekerasan. Kenyataan ini berimplikasi bukan hanya pada pemerintah pusat melainkan membentuk sikap yang lebih ekstrim di kalangan pejabat dan politisi daerah. Jika di pusat hanya membiarkan terjadinya gejala tersebut, seringkali di daerah ikut menginisasi dan mendukung terjadinya hal tersebut. Semua fenomena tersebut mengaburkan dan bahkan mengancam konstitusi yang cukup tegas dan jelas akan karakter Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika dan memberi jaminan penuh terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa pandang bulu.

Jika hal demikian dibiarkan terus bukan tidak mungkin, kombinasi antara agresivitas dalam gerakan Islam fundamentalis dan konservatif dan penggerogotan melalui aturan-aturan yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi, berlanjut pada set back, dalam praktik politik maupun terhadap perubahan konstitusi itu sendiri. Demokrasi di Indonesia, dengan demikian, sampai rentang 10 tahun sekarang ini, masih menyisakan lubang bagi terperosoknya negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini menjadi otoritarianisme berbasis agama. Ini jauh lebih mengkhawatirkan ketimbang otoritariansime yang hanya berbasis militer, karena agama bisa juga menjadi landasan bagi kembalinya militerisme ke tampuk kekuasaan, seperti pengalaman yang melanda Pakistan.

Pemerintah tidak ada jalan lain, kecuali memasang agenda secara konsisten untuk mem-break down konstitusi yang ada dengan membatalkan berbagai perundangan dan aturan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengannya, dan menghindari adanya aturan-aturan baru yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam waktu yang sama pemerintah dituntut untuk lebih tegas menegakkan hukum dan memperlakukan warga negara secara sama di depan hukum. Di situlah kunci sesungguhnya dari tegaknya kebebasan beragama dan berkeyakinan dan dengan demikian terjamin berlakunya demokrasi yang tidak hanya prosedural melainkan ditopang oleh budaya dan lingkungan demokrasi yang kuat. Dengan demikian pula cita-cita masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai secara substansial.

Sebagai seorang yang terlibat di dalam gerakan GMP ini melalui keterlibatan saya di the Wahid Institute, saya menganggap bahwa gerakan ini merupakan kunci dalam menjaga masa depan Indonesia dan menjamin tegaknya demokrasi melalui penjaminan dan perlindungan terhadap pluralisme. Mereka yang tergabung dalam GMP yang menjadi salah satu elemen penting dari gerakan demokrasi, haruslah membuka diri untuk terlibat lebih dalam dalam politik keseharian dan membangun kultur dan aturan yang tangguh, dengan tetap berpegang pada prinsip dan landasan yang kokoh. Tanpa keterlibatan mereka yang lebih dalam isu-isu dan agenda politik keseharian akan dibajak oleh gerakan sebaliknya, fundamentalisme dan radikalisme. Saya sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terlibat di dalam politik keseharian, termasuk partai politik, untuk mendukung tegaknya pluralisme. Dengan demikian, mobilisasi dukungan grassroots dan dana local (local resources) lebih bisa dicapai dengan lebih dekat. Harapan berikutnya adalah, pesimisme yang ada dengan maraknya gerakan anti-pluralisme yang bersifat kombinasi, mendapatkan imbangannya dalam diri GMP.

Ketelibatan saya di dalam gerakan ini cukup dalam, mengingat sejak awal tahun 1990an, begitu menyelesaikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga, telah terlibat di dalam gerakan seperti ini melalui Interfidei (Interfaith Diloague) di Yogyakarta bersama dengan Dr. TH Sumartana (almarhum). Saya beruntung ikut terlibat langsung gerakan ini, karena mendapat topangan yang sangat kuat dari berbagai tokoh terkenal dan berpengaruh di Inodnesia ketika itu seperti Gus Dur atau Abdurrahman Wahid; Romo Mangunwijaya (almarhum); Djohan Effendi dan lainnya. Di bawah Orde Baru yang otoriter, anak-anak muda ketika itu, termasuk saya, mendapatkan perlindungan mereka dari kekejaman aparat Orde Baru. Namun, sebagai sebuah gerakan awal yang jauh dari jangkauan negara, ketika itu memang belum memiliki target-target terlalu jauh, misalnya ikut menentukan arah negara, perundang-undangan dan menempatkan tokoh-tokoh pluralis di dalam struktur politik negara. Kini saatnya, bagi penulis, gerakan GMP menempatkan agenda penempatan tokoh pluralis di dalam struktur kekuasaan, ikut menentukan perundang-undangan secara langsung, serta memobilisasi gerakan masyarakat dan dana untuk tujuan penegakan pluralisme itu sendiri, sebagai prioritas utama.***

Bahan Bacaan

Hefner, Robert W. 2000, Civil Islam Muslims and Democratization in Indonesia Princeton, Princeton University Press.
——– (ed.) 2005, “Introduction: Modernity and the Remaking of Muslim Politics” dalam Hefner R.W. (ed.) Remarking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, Democratization Princeton, Princeton University Press.
Noor, Fariz A., 2006, Islam Progresif: Peluang, Tantangan, dan Masa Depannya di Asia Tenggara, Yogyakarta, SAMHA.
Roy, Olivier, 1995, Failure of Political Islam, Cambridge MA, Harvard University Press.
—–, 2004, Globalized Islam, The Search for A New Ummah New York, Columbia University Press.
Rumadi, Delik Penodaan Agama Dan Kehidupan Beragama dalam R-KUHP, The Wahid Institute-TIFA, Jakarta 2007.
Rumadi, 2006, Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU, disertasi untuk PhD. di UIN Jakarta (tidak diterbitkan).
Safi, Omid (ed.), 2003, Progressive Muslims, On Justice, Gender, and Pluralism, Oxford, Oneworld.
Sajoo, Amyn B. (ed.), Civil Society in The Muslim World, Contemporary Perspectives, London, I.B. Tauris Publishers
Suaedy dkk., 2006, Kala Fatwa Jadi Penjara, The Wahid Institute, Jakarta 2006.
Suaedy dkk., 2007, Politisasi Agama Dan Konflik Komunal, The Wahid Institute,
Suaedy, 2007a, Gerakan Muslim Progresif Pska Rejim Suharto di Indonesia,” (laporan riset, tidak diterbitkan).
Van Zorge Report, January 29th 2008.

http://www.gusdur.net/indonesia/images/stories/monthlyreport/MonthlyReport-V-english.pdf

http://www.gusdur.net/indonesia/images/stories/monthlyreport/MonthlyReport-IV-english.pdf

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada 19 April 2009 in KARYA TULIS, MATERI KULIAH, REFERENSI

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

GENERASI HAK ASASI MANUSIA (GENERASI HAM)

Hak Asasi Manusia, merupakan produk aturan normatif dari sebuah penyesuaian zaman. dan untuk lebih memahami hakikat Hak Asasi Manusia beserta ruang lingkupnya dan prioritasnya, sangatlah penting untuk melihat asal usul dan pemikiran-pemikiran awal yang terbangun serta usaha-usaha yang dilakukan sejak permulaan tradisi Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Generasi ham internasional sendiri terbagi dalam tiga generasi yang diperkenalkan oleh ahli hukum Perancis bernama Karel Vasak,  yang sangat  terinspirasi oleh tiga tema Revolusi Perancis, yaitu :

Liberté: Hak Sipil Politik
Generasi pertama, hak sipil politik muncul pada abad 17 hingga 18 melalui teori-teori kaum reformist yang berkaitan erat dengan revolusi-revolusi di Inggris, Amerika dan Perancis. Dimulai dengan filosofi politik tentang kebebasan individu dan hubungan ekonomi serta doktrin sosial “laissez-faire” (sebuah doktrin yang menentang campurtangan pemerintah dalam masalah ekonomi selain kepentingan untuk memperbaiki perdamaian dan hak kepemilikan). Generasi pertama ini lebih menempatkan hak asasi manusia dalam terminologi negatif (freedoms from) daripada sesuatu yang positif (rights to). Kepemilikan bagi generasi pertama ini adalah hak-hak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 -21 Dekalarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk didalamnya adalah bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainya hak untuk hidup, bebas dan merasa aman; bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi; penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil; bebas dari campurtangan dalam hal-hal pribadi; bebas untuk berpindah dan menetap; hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama; kebebasan untuk beropini dan berekspresi; kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat; dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan yang bebas. Juga didalamnya adalah hak untuk memiliki kekayaan hak milik. Hak dasar inilah yang di perjuangkan pada saat revolusi Amerika dan Perancis dan yang mengilhami kebangkitan kapitalisme.
Namun akan salah bila kita menyatakan hak-hak tersebut dan hak generasi pertama lainnya merupakan ide “negative” semata seperti dipertentangkan dengan hak “positive.” Hak merasa aman, untuk mendapatkan pengadilan yang adil, untuk mendapatkan suaka atau perlindungan karena penyiksaan dan pemilihan yang bebas, sebagai contoh, tidak bisa diwujudkan tanpa tindakan nyata dari pemerintah. Konsep generasi pertama ini adalah harapan kebebasan, sebuah perlindungan yang melindungi seseorang, baik secara individu maupun dalam sebuah perserikatan dengan lainnya terhadap penyalahgunaan otoritas politik. Inilah pokok pikirannya. Yang ditonjolkan oleh konstitusi di hampir semua negara di dunia dan diadopsi oleh mayoritas kovenan dan deklarasi internasional sejak PD II, merupakan konsep dasar liberal barat tentang hak asasi manusia yang kadang-kadang dibuat dengan sentuhan romantisme yang mengetengahkan suatu kejayaan individualisme alaThomas Hobe dan John Locke terhadap statisme Hegelian.
Égalité : Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Generasi kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya berasal dari tradisi sosialis, yang telah dibayangkan oleh para penganut paham pergerakan Saint-Simonian di perancis pada awal abad 19 dan di promosikan dengan cara yang berbeda-beda melalui perjuangan-perjuangan revolusioner dan pergerakan kesejahteraan yang telah terjadi sejak saat itu. Hal ini, sebagian besar, merupakan suatu response terhadap penyalahgunaan perkembangan kapitalis dan konsepnya yang tidak kritis secara esensi mengenai kebebasan individu yang mentolerir dan bahkan meligitimasi ekploitasi kelas pekerja. Sejarah memperlihatkan bahwa hal ini merupakan ”counterpoint” terhadap generasi pertama akan hak sipil dan politik dimana mereka memandang hak asasi manusia lebih pada terminologi yang positif (hak untuk) dari pada terminologi negatif (bebas dari) dan mengharuskan lebih banyak intervensi negara untuk menjamin produksi yang adil dan distribusi nilai-nilai atau kemampuan yang ada. Ilustrasi dari beberapa hak-hak tersebut dijelaskan dalam pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti hak akan keamanan social, hak untuk bekerja dan hak perlindungan terhadap ketidakadaan pekerjaan, hak untuk mendapat standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesehjateraan diri sendiri dan keluarga, hak untuk pendidikan dan hak untuk perlindungan terhadap hasil karya ilmiah, sastra dan seni.
Oleh sebab itu dengan cara yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hak yang diangkat oleh masyarakat generasi pertama dalam hak sipil dan hak politik tidak dapat di dipandang sebagai “hak-hak negative” dan sebaliknya semua hak yang dianut generasi kedua dalam hak ekonomi, social dan budaya tidak bisa dilabel “hak-hak positif.” Sebagai contoh, hak memilih pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan kumpulan dagang, hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat (pasal 23 dan 27) tidak harus mewajibkan tindakan nyata dari Negara guna menjamin ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar hak generasi kedua mengharuskan intervensi negara sebab hak tersebut menyangkut harapan akan materi dari pada barang-barang yang bersifat tidak nampak (non materi). Secara fundamental hak generasi kedua diklaim sebagai kesetaraan social. Akan tetapi, karena keterlambatan munculnya, socialist-komunist dan pengaruh “Dunia Ketiga” yang sesuai dengan masalah2 internasional, penginternasionalisasikan hak-hak ini relative lambat muncul. Dan dengan kekuatan kapitalisme pasar bebas yang menggunakan ”bendera” globalisasi pada awal abad 21, maka belum terlihat hak-hak keadilan tesebut akan muncul dengan segera pada waktu ini. Sebaliknya, dengan semakin jelas ketidak adilan sosial yang diciptakan oleh kapitalisme nasional dan transnasional yang bebas dan tidak ada pertanggung jawaban melalui penjelasan-penjelasan gender atau ras, maka mungkin harapan untuk hak-hak generasi kedua akan bertumbuh dan menjadi matang. Kecenderungan ini sudah jelas dengan berkembangnya Uni Eropa dan usaha-usaha yang lebih luas untuk meregulasi institusi keuangan interpemerintah dan Korporasi transnational guna melindungi kepentingan public.

Fraternité: Hak Solidaritas
Akhirnya, generasi ketiga yang mengusung hak solidaritas, dengan menarik inti dari dan menkonseptualkan kembali harapan-harapan dari dua generasi hak sebelumnya, perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation-state dalam pertengahan abad 20 terakhir. Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional” yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh, generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan enam hak yang di klaim oleh kedua generasi sebelumnya. Tiga dari hak-hak ini mencerminkan munculnya nasionalisme Dunia Ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan (misalnya harapan untuk suatu pembagian kembali kekuasaan, kekayaan, dan nilai dan kemampuan penting lainnya): hak atas politik, economy, social, dan penentuan sendiri secara budaya, hak untuk perkembangan social dan hak untuk turut berpatisipasi dan merasakan manfaat dari “warisan untuk manusia. Tiga hak lain dari generasi ketiga adalah: hak untuk perdamaian, hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan bencana.
Semua enam hak ini cenderung dianggap sebagai hak kolekti yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial. Akan tetapi, masing-masing dari ini juga mencerminkan dimensi individu. Maksudnya adalah meskipun dikatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kolektif semua bangsa dan masyarakat (khususnya Negara-negara berkembang dan masyarakat yang masih bergantung) untuk menjamin sebuah tatanan ekonomi internasional baru yang akan menghilangkan halangan-halangan bagi pembangunan economy dan social mereka, ini juga bisa dikatakan merupakan hak individu setiap orang yang turut merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kepuasaan materi dan kebutuhan non materi lainya. Penting juga dikatakan bahwa mayoritas dari hak solidaritas ini adalah lebih bersifat aspiratif dan statusnya sebagai norma hak asasi manusia secara internasional masih tidak ambigiu.
Dengan demikian, dalam berbagai tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah di defenisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain. Isi dari sejarah hak manusia mencerminkan suatu persepsi yang berkembang dari suatu tatanan nilai-nilai telah dipupuk yang mengharapkan adanya suatu keberlanjutan demi kestabilan manusia. (Petrus Fernaubun/Victor Mambor)

 
5 Komentar

Posted by pada 30 Maret 2009 in MATERI KULIAH

 

Tag: , , , , , , , , , , , , , ,

SEJARAH HUKUM PIDANA

Sejarah hukum tertulis dimulai dengan waktu kedatangan orang Belanda yang pertama di Indonesia. Sejak dahulu maka hukum yang berlaku bagi orang Belanda di Indonesia sebanyak mungkin disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Asas konkordansi itu senantiasa dipegang teguh selama orang belanda itu menguasai perundang-undangan di Indonesia (pasal 131 ayat (2) sub a. IS). Jadi sejak permulaan, hukum pidana tertulis yang berlaku bagi Read the rest of this entry »

 
9 Komentar

Posted by pada 24 Februari 2009 in MATERI KULIAH

 

Tag: , , , , , , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.